Pemerintah pusat menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona (Covid-19). Soalnya, banyak ditemukan kejanggalan data pemerima bantuan.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mempermasalahkan, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, Kemensos telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.

"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari menjelaskan, awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.



Akibat kejanggalan itu, Kemensos akhirnya mengambil improvisasi kebijakan. Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata. Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.

"Apabila saat diantar kepada warga ditanyakan saja, apabila tetangganya ada yang belum menerima bantuan apapun dari manapun, 'Apakah boleh dibagi sedikit?'. Hampir semua warga yang saya tanyakan menyanggupinya," ujarnya.

Juliari juga menyampaikan ada masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya. Per Selasa (5/5), Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK. Dia berharap DKI bisa segera merampungkan data penerima bansos.

"Sisa sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari Gubernur," ucapnya.

Tegur Keras Anies

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terguran diberikan Muhadjir pada Anies terkait data program Bantuan Sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi covid-19.

"Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data," kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui zoom, Rabu (6/4).


 
"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," imbuh Muhadjir.

Ia menjelaskan, awalnya dalam rapat terbatas kabinet, Anies menyodorkan data warga miskin terbaru di DKI Jakarta sebanyak 3,6 juta orang.

Saat itu, menurut Muhadjir, Anies meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan kepada warga DKI yang tidak bisa diberikan bantuan oleh Pemprov DKI.

"Beliau sampaikan bisa mengatasi 1,1 juta orang, kemudian sisanya diminta untuk ditanggung pusat," ujar Muhadjir. 

Permintaan Anies dituruti. Muhadjir bilang pihaknya langsung mengolah lagi data orang yang tak bisa dibantu Pemprov DKI. Data itu diolah dari data perorangan menjadi data per kepala keluarga. 

Muhadjir menuturkan dari olahan data itu didapat ada 1,3 juta kepala keluarga yang akan dibantu pemerintah. Namun, saat penyaluran bantuan oleh Kemensos di lapangan, data warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI, sehingga terjadi kekacauan di lapangan.

"Sementara RT/RW punya data sendiri yang mestinya itu yang dikirim ke Kemensos, tapi itu gak dikirim ke Kemensos. Karena itu kemarin saya ingatkan pak Gubernur, 'pak gubernur kan itu ada kesepakatan rapat kabinet', itu tidak begitu," ucap dia.

Pihak Pemprov DKI Jakarta sejauh ini belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Anies, Wakil Gubernur Riza Patria dan Kepala Dinas Sosial DKI belum merespons panggilan telepon dan pesan instan yang dikirim.