Pandemi corona dikhawatirkan akan turut membatalkan kontrak-kontrak bisnis yang sudah terlanjur disepakati. Namun ternyata, wabah corona sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai force majeure sehingga otomatis menghilangkan seluruh kesepakatan bisnis sebelumnya. 

Demikian ditegaskan Menkopolhukam Mahfud MD mengomentari pertanyaan seputar kontrak bisnis terkati penetapan status bencana nasional nonalam corona.

"Saya sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan negara angkat bicara dan menegaskan bahwa status Covid 19 sebagai bencana nonalam tidak bisa langsung dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak dengan alasan force majeure," kata Mahfud, Kamis (23/4/2020).

Sebelumnya, pada 13 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid19 sebagai Bencana Nasional.

Mahfud menambahkan, sejak penetapan status tersebut, muncul berbagai spekulasi di masyarakat, terutama di kalangan pebisnis soal pembatalan kontrak atau perjanjian usaha dengan landasan Keppres tersebut. 

Diakui Mahfud, spekulasi ini muncul bukan tanpa alasan. Terlebih, dunia usaha menganggap virus corona sebagai sebuah force majeure atau kejadian luar biasa yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas atau prestasi kerja.

Namun terlepas dari itu, Mahfud menyebut force majeure bisa saja dijadikan alasan pembatalan kontrak bisnis selama itu dituangkan dalam kontrak perjanjian yang baru. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

"Jadi selama kontrak tidak diubah dengan kontrak baru, yang disepakati (sebelumnya) tetaplah berlaku mengikat seperti undang-undang," tukas Mahfud.

Tak hanya itu, harus ada klausul dalam kontrak bahwa perjanjian batal jika ada force majeure. Jika tidak ada, kontrak tak bisa dibatalkan secara sepihak.

"Artinya harus lihat dulu apakah di dalam klausul kontrak tersebut sudah ada kesepakatan bahwa jika terjadi force majeure isi kontrak bisa disimpangi. Jadi kalau itu tidak dicantumkan di dalam klausul kontrak itu juga tidak bisa secara otomatis (batal) itu,” pungkas Mahfud.