Beberapa kementerian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan mulai menerapkan pemberlakuan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) akan berlaku sesuai rencana yaitu pada Sabtu, (18/04/2020), tepat pukul 00.00 WIB.

Dalam acara Talk Online ITF: Siap-siap Aturan Validasi IMEI akan Diterapkan yang dilakukan melalui video konferensi, Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kemendag Ojak Manurung menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan regulasi pengendalian IMEI, yaitu Permendag Nomor 78 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018.

“Kemendag siap, penerapan aturan itu berupa pengawasan terhadap produk seperti handphone atau telepon seluler, komputer genggam dan tablet yang beredar di pasar,” ujar dia, Rabu, (15/04/2020).

Tujuan diberlakukan aturan IMEI adalah untuk melindungi konsumen dari pencurian perangkat telekomunikasi, karena pengguna bisa menonaktifkan ponselnya dari jarak jauh. Kemudian, meningkatkan perlindungan kepada konsumen termasuk jaminan atau garansi.

Selain itu, juga untuk menekan peredaran ponsel ilegal untuk meningkatkan pajak dan melindungi industri dalam negeri, menambah lapangan kerja, serta menekan peredaran ponsel sub standar untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan operator.

Menurut Ojak, nantinya setiap pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran telepon seluler harus melakukan pendaftaran barang dan mencantumkan IMEI baik produsen atau importir. “Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi mengenai aturan IMEI di Roxy dan Batam,” tutur dia.

Sementara, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin Najamudin menjelaskan pihaknya sudah melakukan persiapan seperti pengelola  centralized equipment identity register (CEIR) yang dihibahkan oleh Telkomsel.

“Kami menyiapkan link ke CEIR yang berada di Gedung Cyber 1, menyiapkan sumber daya manusia untuk operasional CEIR, menyiapkan data IMEI TPP (tanda pendaftaran produk) dalam sistem informasi industri nasional, dan mengelola operasional sistem whitelist selama 24 jam,” tutur Najamudin.

Sedangkan dari Kemkominfo, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Nur Akbar Said, mengatakan telah melakukan uji coba terhadap pengendalian IMEI menggunakan sistem blacklist dan whitelist.

“Uji coba sistem blacklist dilakukan pada 17 Februari di XL Tower, dan uji coba sistem whitelist pada 18 Februari di Telkomsel TTC Buaran. Kedua uji coba itu dihadiri seluruh operator,” kata Akbar.

Blacklist merupakan proses pengendalian IMEI secara korektif (pengguna diberikan layanan terlebih dahulu, ketika masuk kriteria blacklist akan diberi notofikasi dan diblokir), dan whitelist pengendalian secara preventif (pengguna ilegal sejak awal tidak mendapatkan layanan dari operator).

“Pak Menteri (Kominfo) telah menetapkan sistem whitelist pada 28 Februari lalu, dan perlu dipastikan bersifat final. Pada dasarnya secara keseluruhan kami siap. Karena kita tidak bisa membiarkan perangkat ilegal ini, jadi harus kita redam dan 18 April ditetapkan,” tutur Akbar.

Selain itu, Akbar berujar, ada beberapa proses persiapan lainnya yang sedang berjalan seperti update CEIR di cloud, kapasitas CEIR, termasuk integrasi dengan operator.

IMEI Ponsel Bermasalah, Hubungi Operator Seluler

Pemberlakuan aturan tersebut tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi pengguna ponsel dengan IMEI yang tidak resmi atau ilegal. Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Nur Akbar Said mengatakan bagi pengguna yang ponselnya terpengaruh setelah diterapkan aturan IMEI bisa menghubungi layanan konsumen atau customer service operator seluler masing-masing.

“Bisa ke customer service atau customer care, sesuai dengan nomor ponsel yang digunakan, jika butuh penjelasan tentang ponselnya,” ujar dia.

Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia Hasan Aula, yang juga ikut dalam acara Talk Online itu, menyambut positif kebijakan kontrol IMEI itu. Namun, kata dia, yang terpenting tidak boleh mengorbankan konsumen.

“Kami sudah melakukan sosialisasi beberapa bulan ini dengan para pemegang merek untuk siap melakukannya. Kemarin pertemuan dengan pemegang merek untuk memberikan informasi yang benar kepada distributor,” kata Hasan.

Pemberlakuan kontrol IMEI ini, Hasan menambahkan, akan memberikan dampak yang baik, yaitu kepastian investasi kepada produsen dan konsumen. “Kita berharap, konsumen tidak perlu takut lagi, karena semua handphone sudah dipastikan tidak ada masalah,” tutur Hasan.

Dalam mengontrol IMEI ini, pemerintah telah menerapkan sistem whitelist dalam validasinya, yaitu dengan pengendalian secara preventif, pengguna ilegal sejak awal tidak mendapatkan layanan dari operator. Selain itu, juga menyiapkan layanan konsumen centralized equipment identity register (CEIR) yang akan dikelola oleh Kementerian Perindustrian.