Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto akhirnya menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta. Kepetusan tersebut telah ditetapkan tanggal 7 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. PSBB di DKI Jakarta ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Menurut Terawan, di Jakarta telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan. Pada tanggal 1 April 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan penetapan PSBB.

Setelah dilakukan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah wilayah DKI Jakarta dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, maka perlu dilaksanakan PSBB.

"Saya perlu menetapkan PSBB untuk DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19," ucap dr. Terawan di gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (7/4/2020), seperti dikutip dari siaran pers Kemenkes.

Selanjutnya Pemerintah DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB di DKI Jakarta dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Data Corona DKI Jakarta

Kasus positif corona Covid-19 di DKI Jakarta terus bertambah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kasus corona hari ini, Selasa (7/4/2020) mencapai 1.395.

Dari 1.395 kasus positif di Jakarta, sebanyak 133 merupakan kasus meninggal dan 69 orang berhasil sembuh. Selanjutnya, warga yang dirawat di berbagai pusat layanan kesehatan mencapai 867 dan 326 melakukan isolasi mandiri.

Sedangkan data Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Jakarta mencapai 2.569 dengan perincian 527 masih dalam proses pemantauan dan 2.042 sudah selesai pemantauan.

Sementara data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 2.224 hingga hari ini, dengan jumlah pasien yang masih dirawat 1.020 dan yang sudah sehat sebanyak 1.204 orang.

Jakarta menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia atau sekitar setengah dari kasus Nasional.

Tutup Semua Fasilitas Umum

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta efektif 10 April. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menutup semua fasilitas umum di Ibu Kota.

"Semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Selasa (7/4/2020).

Anies menyebut tak hanya fasilitas umum yang bakal ditutup. Taman hingga balai pertemuan turut ditutup.

"Taman, balai pertemuan, ruang RPTRA, gedung olahraga, museum, semuanya tutup," tegas Anies.

PSBB sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Anies mengatakan, sejumlah kegiatan yang dibatasi dan dihentikan.

"Perkantortan dihentikan kecuali beberapa sektor, ada 8 pengecualian," ujar Anies.

8 Sektor Ini Dapat Pengecualian

Anies menjelaskan selama 3 minggu terakhir pembatasan sosial sudah berjalan di wilayah Ibu Kota. Dengan PSBB, sejumlah pembatasan yang telah diimbau sebelumnya tetap berjalan, seperti penyelenggaraan sekolah dan kerja.

Kendati begitu, Gubernur menagtakan ada 8 sektor yang mendapatkan pengecualian dalam PSBB.

"Semua dilarang kecuali 8 sektor ini yang diizinkan," tegasnya.

Sektor-sektor itu adalah, kesehatan; pangan, makanan dan minuman; energi, air gas, dan pompa bensin; serta komunikasi, baik jasa komunikasi sampai media komunikasi.

Di samping itu, pengecualian diberikan kepada sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal; sektor logistik distribusi barang seperti biasa; dan sektor yang terkait kebutuhan keseharian dan ritel seperti warung, toko kelontong.

Terakhir, jelas Anies, adalah sektor industri strategis di kawasan Ibu Kota.



Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. PSBB di DKI Jakarta ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.