Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Nenie A Lambung, mengaku mengapresiasi langkah Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin yang meminta lembaga perbankan atau pembiayaan (leasing) agar dapat memberikan keringanan cicilan debitur bagi warga yang memiliki pinjaman akibat dampak dari Covid-19.

Menurutnya, dengan adanya keringanan di dalam membayar cicilan, maka masyarakat kecil akan sangat terbantu di tengah pandemi virus corona yang kian hari kian meningkat secara signifikan.

“Terlebih bagi pelaku usaha perorangan, UMKM, IKM, serta pelaku usaha lainnya,”ungkap Nenie, Senin (6/4/2020).

Disebutkan, keringanan yang diberikan lembaga pembiayaan itu setidaknya bisa berupa penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan (denda) atau penalti serta perpanjangan jangka waktu pinjaman.

“Intinya, pembiayaan juga harus memiliki skema restrukturisasi lain, seperti penundaan pembayaran cicilan pokok bulanan selama satu tahun disertai sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan tersebut nantinya,”jelas Nenie.

Melalui kebijakan itu tambah dia, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat. Sehingga tidak ada lagi warga yang dikejar petugas dari pembiayaan.

Paling tidak imbuhnya, kompensasi ini dapat diberikan khusus bagi masyarakat ekonomi lemah saja. Karena dengan adanya social distancing ini otomatis penghasilan masyarakat kategori tersebut juga berkurang, bahkan mungkin tidak ada pemasukan sama sekali.

“Mereka juga harus menghidupi kebutuhan keluarganya. Jadi sangat tepat apabila lembaga pembiayaan dapat memberikan keringanan cicilan debitur, khusunya bagi mereka yang ekonominya rendah,”tutup Nenie.