Nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto disebut satu kali dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tersangka kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dalam surat dakwaan untuk kader PDIP Saeful Bahri itu, disebutkan bahwa Hasto Kristiyanto memerintahkan kuasa hukum PDIP untuk menyurati KPU agar menunjuk Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.

“Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku penasihat hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI,” dikutip dari surat dakwaan jaksa KPK yang telah dibacakan, Kamis, (02/04/2020).

Menurut jaksa, perintah Hasto Kristiyanto bermula dari rapat pleno PDIP pada Juli 2019. Rapat itu memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan menjadi caleg terpilih pengganti Nazarudin Kiemas yang wafat semasa tugasnya belum berakhir.

Nazarudin adalah caleg PDIP terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, meski sudah meninggal sebelum Pemilu 2019. Berdasarkan hasil pleno, PDIP meminta KPU melimpahkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Harun. Nazurdin memperoleh 34.276

“Dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel I (meninggal dunia), namun Nazarudin Kiemas sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276,” kata jaksa. 

Setelah itu, nama Hasto Kristiyanto tak disinggung lagi.

Sementara berbagai penelusuran yang dilakukan media, Hasto Kristiyanto diduga memiliki peran yang lebih besar dalam  perkara suap kepada Wahyu. Menurut sumber, pada 16 Desember 2019, Hasto Kristiyanto diduga memberikan Rp 400 juta kepada Saeful melalui Donny Tri Istiqomah. 

Selain itu, Saeful diduga juga melaporkan ke Hasto Kristiyanto saat menerima uang suap untuk Wahyu dari Harun. Akan tetapi, dalam berbagai kesempatan, Hasto Kristiyanto membantah terlibat dalam suap tersebut. 

“Ada yang memframing saya menerima dana, ada yang memframing bahwa saya diperlakukan sebagai bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan,” kata dia (08/01/2020).

Adapun dalam perkara ini, Saeful disebut menyuap Wahyu Rp 600 juta. Suap diberikan agar Wahyu membantu Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR lewat jalur PAW. Menurut jaksa, dua surat yang dikirim oleh PDIP ke KPU agar memilih Harun tak dikabulkan. 

KPU kukuh melantik kader PDIP lainnya, Riezky Aprilia untuk menggantikan Nazarudin. Karena itulah, Harun dan Saeful menyuap Wahyu Setiawan untuk membantunya agar bisa lolos masuk sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.