Sebuah dokumen yang cukup sensitif terkait virus corona diperoleh redaksi bizlaw.id pada Selasa (24/3/2020) sore. Dokumen tersebut adalah surat gugatan (class action) yang dilayangkan koalisi masyarakat AS ke pemerintah China. Penggugatnya terdiri dari tiga pihak yakni Buzz Photos, Freedom Watch, dan Larry Klayman, yang selanjutnya disebut Koalisi Plaintiffs.

Koalisi Plaintiffs merasa dirugikan oleh merebaknya virus corona hingga ke wilayah Amerika Serikat, yang selain mengakibatkan korban jiwa juga menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Koalisi Plaintiffs yang menuntut ganti rugi pemerintah China sebesar 20 triliun dolar AS itu kemudian membeberkan tudingan serius.

Yakni, virus corona merupakan senjata biologis pemusnah massal yang sedang dikembangkan oleh pemerintah China melalui Wuhan Institute of Virology yang terletak sekitar 20 kilometer dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Namun dalam pengembangan senjata biologis tersebut, terdapat kesalahan yang mengakibatkan virus menyebar ke warga sekitar hingga ke seluruh penjuru dunia. 

Secara keseluruhan, terdapat 112 poin-poin fakta maupun tudingan yang disampaikan Koalisi Paintiffs. Dalam poin-poin itu dijelaskan dengan gamblang bagaimana awal mula penyebaran virus corona, reaksi pemerintah China yang terkesan menutup-nutupi, hingga pelanggaran hukum internasional pemerintah China terkait pengembangan senjata biologis pemusnah massal.

Adapun sumber tudingan tersebut diperoleh Koalisi Paintiffs dari sejumlah pemberitaan media massa, yang di antaranya memuat sejumlah kesaksian para ahli seperti Dr. Li Wenliang. Menurut Dr Li, seperti dikutip New York Times, virus corona tidak akan merebak seandainya pemerintah China jujur dan terbuka.

Sumber lain yang dikutip adalah kesaksian Dany Shoham, mantan analis senior di badan intelijen militer Israel yang menyebut virus corona mirip virus Ebola dan sengaja diciptakan oleh pemerintah China. Shoham sebelumnya membeberkan fakta-fakta tersebut kepada The Washington Post.

“Kami dengan hormat menuntut persidangan atas semua masalah ini,” demikian bunyi gugatan Koalisi Plaintiffs, tertanggal 17 Maret 2020, yang ditujukan kepada Pengadilan AS Distrik Texas Utara.