Istilah 'Gubernur Rasa Presiden' kembali mencuat permukaan. Istilah yang sebelumnya populer ini disematkan kepada Anies Baswedan yang oleh pendukungnya dicap sebagai gubernur rasa presiden. Anies dinilai sukses membangun Jakarta melalui sejumlah terobosannya.

Namun ternyata bukan hanya Anies yang mendapat julukan itu. Masih ada gubernur lain, tepatnya di sebuah provinsi di Pulau Kalimantan. Bedanya, gubernur tersebut malah mempersulit investasi, tak seperti Anies yang dinilai pendukungnya memang layak menjabat presiden.

Saking kuatnya gubernur, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sampai mengeluh. Bahlil tak habis pikir dengan ulah gubernur yang selalu menghambat masuknya investasi. Padahal, sambung Bahlil, segala urusan investasi kini telah diserahkan ke BKPM sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Melalui Inpres tersebut, kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi di daerah dilimpahkan dari gubernur, bupati, dan walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Sayangnya, masih ada satu gubernur di Kalimantan yang menolak Inpres tersebut hingga dirinya menyebut gubernur tersebut merasa seperti presiden.

"Saya tidak bisa sebut siapanya. Tapi mudah-mudahan ada sebuah perasaan bahwa siapa sesungguhnya," kata Bahlil di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Bahlil menjelaskan ulah gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat. Saat ditanya izin usaha di sektor apa saja yang terdampak, dirinya menjelaskan mulai dari perkebunan hingga tambang. Namun usaha di sektor tersebut ada di seluruh wilayah Kalimantan, sehingga sulit dikerucutkan provinsi mana yang dimaksud Bahlil.

"Izin-izin itu ada di izin kebun, pertambangan, ada juga di izin-izin yang lain yang semuanya itu berdampak. Terjemahkan sendiri deh," jawabnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan mengetahui adanya gubernur yang bertingkah seperti presiden ketika melakukan rapat koordinasi dengan kepala-kepala dinas di daerah.

"Saya kan rapat koordinasi terus dengan kepala-kepala dinas provinsi. Saya juga rapat terus dengan kepala-kepala dinas kabupaten, saya mendengar dari mereka," ujar Bahlil.