PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero sedang disorot menyusul sengketanya dengan pihak PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang hingga kini masih menggantung. Sebagai perusahaan BUMN, KBN justru terkesan mempersulit masuknya investasi swasta. 

Hal ini jelas bertentangan dengan perintah Presiden Jokowi yang meminta agar pihak swasta diberikan kemudahan. Polemik antara KBN dan KCN ini bahkan sudah sampai ke Istana, meski sejauh ini belum ada tindakan nyata. Harapan kembali muncul setelah Menteri BUMN Erick Thohir terlihat gesit melakukan sejumlah pembenahan di tubuh BUMN.

Dalam berbagai kesempatan, Erick selalu menegaskan agar perusahaan BUMN kembali ke fokus bisnisnya masing-masing. Erick tidak setuju apabila sebuah BUMN malah mengurusi bisnis sampingan seperti rumah sakit maupun kampus. Ke depan, Erick telah menyiapkan skema agar BUMN kembali ke fokus utamanya.

Bila merujuk ke belakang, tugas utama KBN sejak awal berdiri sebetulnya berfokus pada penyewaan lahan untuk industri. Namun setelah pergantian direksi, banyak yang berubah di KBN sehingga tidak lagi bekerja sesuai tugas utamanya.

Perubahan tersebut pernah dilontarkan salah satu pendiri KBN Yustian Ismail. Menurut Ismail, direksi sekarang malah ikut membangun rumah sakit, yang itu pun sampai sekarang tidak beroperasi. Sebaliknya, utang KBN semakin menumpuk sehingga mempengaruhi kinerja keuangan. “KBN itu tidak mengerti tentang pelabuhan. Karena itu KBN agar segera kembali ke core business-nya, yaitu penyewaan tempat dan lahan,” pinta Ismail dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Saat masih setia dengan fokus bisnisnya, Ismail menyebut KBN boleh dikatakan sukses menyewakan tanah dan gedung. Tercatat, sebanyak 150 perusahaan termasuk Adidas yang menyewa lahan kepada KBN. “Ketika itu, total jumlah karyawannya sekitar 400 orang, dan total jumlah buruh yang bekerja di kawasan tersebut pernah mencapai 150.000 orang.”

Yustian kemudian mengomentari sengketa antara KBN dan KCN, yang menurutnya tidak ada hukum yang dilanggar KCN dalam membangun pelabuhan Marunda. Malah, kata Ismail, pembangunan Marunda justru akan sangat membantu kelancaran kegiatan lalu lintas barang, terutama ekspor, impor dan perdagangan dalam negeri, yang akhirnya menguntungkan perekonomian Indonesia.

“KCN tidak membangun pelabuhah di atas lahan KBN. Lahan yang dijadikan pelabuhan itu merupakan hasil reklamasi. Yang mana akses menuju ke sana harus melewati properti KBN,” ucapnya.

Masih menurut Ismail, keberadaan pelabuhan Marunda dalam lima tahun terakhir cukup strategis menopang Tanjung Priok yang selama ini menjadi pusat bongkar muat barang. Sejak hadirnya pelabuhan Marunda, beban Tanjung Priok khususnya untuk bongkar-muat barang curah berkurang signifikan.

“Jadi, bongkar muat barang dapat dilakukan di pelabuhan yang dibangun dan dikelola KCN, kemudian disimpan dalam gudang atau lahan yang disewa dari KBN sebelum diekspor atau didistribusikan dari dan ke pulau-pulau lain di Indonesia,” saran Ismail.