Proyek pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) terus dikebut pemerintah. Seiring dengan proyek ambisius tersebut, sejumlah konglomerat asing mulai melirik asset negara terutama gedung milik pemerintahan di Jakarta. Khususnya, gedung milik pemerintah yang berada di kawasan Thamrin dan Sudirman.

"Kawasan Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto sudah (investor) lihat. Tapi mereka belum nunjuk mekanismenya bagaimana. Karena gedungnya masih dipakai," tandas Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan, di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Encep melanjutkan, salah satu investor bahkan telah berminat membeli gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berada di kawasan Senayan.

Ia menyebut ketertarikan tersebut dilandasi oleh keluasan wilayah, serta lokasi yang tak terpaut jauh dengan pusat perbelanjaan, yakni FX Sudirman. "Ada yang katakan gedung DPR luas menarik, Kemendikbud juga berpotensi, karena deket dengan FX Sudirman. Kalau digabungkan dengan FX Sudirman keren itu," jelas dia.

Encep juga menyebut Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) turut diminati. Dia mengungkap rencana salah satu investor untuk menyambungkannya dengan jalur MRT.

Kendati begitu, minat asing menguasai aset pemerintah masih harus dikaji lebih lanjut. "Sudah ada rencana itu, tapi masih pengkajian, banyak dari mereka (investor) juga nunggu kepastian kapan pemindahan berlangsung," ungkapnya.

Dijelaskan Encep, kalkulasi pemerintah atas seluruh aset barang milik negara atau BMN yang ada di Jakarta mencapai nilai Rp1.400 triliun. Saat ini pemerintah sedang memetakan aset mana saja yang kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah. "Kami memanfaatkan mempertahankan aset yang ada di Jakarta," tukas Encep.