Selama ini banyak peraturan daerah (Perda) yang justru tidak sinkron dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Akibatnya, investasi kerap mengalami hambatan regulasi. Namun dengan kehadiran Omnibus Law, hambatan investasi akibat ketidakpastian hukum tersebut akan segera diatasi.

"Omnibus law ini secara otomatis kita akan menyadari adanya investasi yang harus bisa berkembang dan tumbuh di kota kita masing-masing," ujar Ketua Dewan Pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Armudji di Komplek Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Dengan kehadiran Omnibus Law, sambung Armudji, payung hukum itu bisa mensinkronisasi Perda yang selama ini tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dia juga berharap dengan adanya Omnibus Law akan mempercepat investasi di seluruh Indonesia. Para investor tidak terganjal aturan-aturan. 

Hal ini juga sesuai dengan tema Musyawarah Nasional (Munas) ADEKSI yang bakal digelar pada 10-13 Maret 2020 nanti. "Itu tujuan kita Munas yang mudah-mudahan Pak Wapres tadi ada kesediaan dan kesanggupan dan untuk memotivasi adanya Omnibus Law itu," ungkap Armudji.

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat sebanyak 347 Perda bermasalah menghambat investasi masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, Perda bermasalah paling banyak adalah terkait pajak dan retribusi.