Keputusan untuk tidak memulangkan kombatan The Islamic State of Iraq (ISIS) yang sebelumnya berkewarganegaraan Indonesia memang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Akan tetapi, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meminta agar pemerintah memikirkan kaum perempuan dan anak-anak yang belum tentu terpapar ISIS di Suriah.

“Tolong diperhatikan yang anak-anak dan perempuan. Karena beberapa negara juga sudah memulangkan yang perempuan dan anak-anak. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa, dibawa oleh orangtua mereka, dibawa oleh suami mereka,” ujar Nasir Djamil di Jakarta Pusat, Kamis (13/02/2020). 

“Oleh karena itu sekali lagi, meskipun pemerintah sudah megatakan tidak akan memulangkan WNI eks ISIS, tapi kami berharap agar yang perempuan dan anak-anak dipertimbangkan (untuk dipulangkan),” tambah politisi PKS ini.

Sebagai contoh, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, Denmark dan Australia telah memprioritaskan untuk memulangkan wanita serta anak-anak eks ISIS. Pun demikian dengan Indonesia, seharusnya juga perlu mempertimbangkan anak-anak dan istri kombatan ISIS untuk pulang.

Selanjutnya, agar mereka terhindari darri paparan paham ISIS di tanah air, anggota dewan asal Aceh ini menyarankan agar pemerintah melakukan pengawalan ketat jika nantinya anak-anak dan istri kombatan ISIS dipulangkan ke Indonesia. Salah satunya dengan pembinaan deradikalisasi. 

“Pengawalan tehadap mereka jangan dibiarkan. Karena apapun ceritanya, mereka yang dibawa oleh suaminya, dibawa oleh ayahnya mungkin terkontaminasi. Karena itu dilakukan upaya semacam pengawalan bagaimana akhirnya mereka bisa sadar kembali menjadi warga negara Republik Indonesia," pungkasnya.