Polemik ajang balapan Formula E ternyata belum usai. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding telah memanipulasi surat balasan soal ajang balap Formula E yang dikirimkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 11 Februari 2020. Dengan modal surat yang ‘bodong’ tersebut, Sekretariat Negara akhirnya menerbitkan surat persetujuan.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi  di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Menurut Prasetio, dalam surat itu Anies mengklaim telah mengantongi rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Pemerintah Provinsi DKI. Ironisnya, dari pengakuan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Mundardjito tak pernah memberikan rekomendasi tersebut.

"Kami tidak menghambat yang namanya kegiatan internasional Formula E. Tapi kami sebagai ketua dewan dari fraksi kami (PDIP), melihat ada manipulasi lagi, seakan-akan Pak Mundardjito mengiyakan padahal belum dikonfirmasi," ujar Prasetio.

Dengan adanya manipulasi tersebut, Prasetio mengusulkan agar pelaksanaan Formula E sebaiknya tak dilaksanakan di kawasan Monas karena termasuk cagar budaya. "Saya minta ke Pak Gubernur kalau memang mau dilaksanakan jangan ada di Monas, atau GBK. Kita kan punya tempat sendiri di Ancol, itu punya DKI. Kita perbaiki dan pariwisatanya kita juga dapat," katanya.

Prasetio juga mengkritik minimnya promosi atas gelaran Formula E. Padahal ajang balap itu akan segera digelar pada 6 Juni mendatang. Ia meminta agar Anies mempertimbangkan kembali lokasi yang akan digunakan.

"Saya mohonlah pak gubernur, kalau mau balapan, silakan. Saya juga masih balapan loh hari ini. Tapi saya masih tahu aturan. Promosinya juga ini apa? Kalau saya sebagai atlet, kan promosinya dulu. Ini mana? Enggak ada," tuturnya.