Banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang gagal dalam seleksi eselon 1 dan 2 lantaran terpapar radikalisme.

"Banyak, saya kira banyak," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/02/2020).

Dia memastikan pejabat eselon 1 dan 2 harus bersih dari paparan radikalisme, narkoba dan korupsi. Pejabat eselon 1 dan 2 harus memahami masalah gratifikasi dan PPATK. Untuk itu, Tjahjo meminta kepada seluruh ASN berhati-hati terkait radikalisme dan terorisme.

Jangan sampai, seseorang sudah ingin menjadi pejabat eselon dan didukung, namun tersandung masalah itu. "Bagaimana mau menjabat eselon 1 dan 2, tapi pola pikirnya sudah mengarah ke sana," kata Menteri.

Dalam sambutannya pada penyerahan evaluasi SAKIP, Menteri mengatakan ancaman terbesar, antara lain radikalisme dan terorisme, narkoba dan korupsi. "Tantangan bangsa radikalisme dan terorisme. Ini prinsip," kata dia.

ASN diingatkan untuk menjauhi korupsi, narkoba dan gratifikasi, karena ancamannya langsung dipecat. Selain itu para ASN juga diharapkan berhati-hati menggunakan media sosial, agar tidak tersandung masalah.