Posisi utang pemerintah Indonesia per Desember 2019 tercatat sebesar Rp 4.779,28 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,8 persen. Jika dibandingkan dengan posisi sama pada tahun lalu, yakni Rp 4.418,30 triliun, maka jumlah utang pemerintah mengalami ‘pembengkakan’ sebesar Rp 361 triliun. 

Adapun realisasi sementara Pembiayaan Utang hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp435,4 triliun atau 121,20 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp446,3 triliun atau 114,74 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp17,19 triliun atau 57,88 persen target APBN.

"Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan perpajakan, APBN berfungsi sebagai countercyclical yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi," demikian dikutip dari laman Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, Jakarta, Jumat (7/2.2020).

Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas APBN, pemerintah mengantisipasi pelebaran defisit yang diperkirakan mencapai 2,20 persen terhadap PDB. Dengan adanya antisipasi tersebut, pembiayaan anggaran realisasinya melampaui target yang ditetapkan oleh APBN 2019.

Hingga akhir 2019, realisasi pembiayaan anggaran sudah mencapai 134,9 persen dari target APBN sebagai bagian dari upaya mengantisipasi tersebut, di mana realisasi sementara defisit APBN tahun 2019 mencapai Rp353,0 triliun.

Meskipun begitu, hal tersebut dilakukan dengan memperhitungkan semua risiko yang akan dihadapi. Kondisi ekonomi dunia yang tidak kondusif selama tahun 2018-2019 berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga target penerimaan negara mengalami tekanan.

Dengan menggunakan APBN sebagai alat countercyclical untuk menghadapi stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia, Pemerintah mengintensifkan belanja negara sehingga terdapat pelebaran defisit yang selanjutnya ditutup melalui pembiayaan yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta melalui pinjaman.

Hingga saat ini pinjaman (neto) masih berada pada angka negatif Rp17,19 triliun dengan komposisi Rp2,80 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan negatif Rp13,70 triliun berasal dari pinjaman luar negeri. "Pinjaman luar negeri Pemerintah berada pada angka negatif dapat diartikan bahwa bunga cicilan (utang) yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pinjaman."