Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo di mana dikembangkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau yang juga dikenal dengan 10 “Bali Baru”, telah ditetapkan lima KSPN dengan status prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado Bitung-Likupang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan dukungan infrastruktur akan selesai pada akhir 2020.

“Tahun 2020 difokuskan 5 KSPN Prioritas, khususnya untuk infrastruktur harus selesai di akhir 2020 sehingga mulai tahun 2021 dapat menyentuh 5 KSPN lain. Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp 5.224 miliar untuk mendukung hal tersebut,” ucap Menteri Basuki saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu.

Pembangunan infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir, bidang permukiman diantaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung Kawasan Pariwisata dengan total anggaran sekitar Rp 6 triliun.

Dukungan infrastruktur yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2020 beberapa di antaranya telah memasuki tahap lelang pada Desember 2019 dan diharapkan mulai konstruksi pada Februari 2020, seperti penataan Kampung Ulos Hutaraja di KSPN Danau Toba senilai Rp 42,3 miliar, peningkatan jalan dan trotoar di Jalan Soekarno Hatta Atas - Jalan Soekarno Bawah - Jalan Pede di KSPN Labuan Bajo dengan biaya Rp 181 miliar, dan penataan Kawasan Pantai Paal di KSPN Manado Bitung - Likupang dengan biaya Rp 96 miliar. 

Penataan lain yang akan memasuki tahap lelang diantaranya penggantian Jembatan Tano Ponggol di KSPN Danau Toba sepanjang 450 meter pada Maret 2020 dan pengembangan Kawasan 3 Gili di KSPN Mandalika pada Juni 2020 dengan biaya Rp 70 miliar.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” ungkap Menteri Basuki.

Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN, Menteri Basuki mengatakan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain melalui sektor pariwisata karena memiliki keunikan tersendiri. 

Di samping itu, melalui sektor pariwisata juga bisa lebih cepat dalam membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan menciptakan peluang ekonomi lokal.

“Pembangunan kawasan pariwisata ini jawaban untuk memperkecil ketimpangan antar daerah. Pariwisata juga paling cepat meng-create lapangan pekerjaan dan murah,” kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas pembangunan infrastruktur di 5 KSPN tersebut. 

Selanjutnya Komisi V DPR meminta Pemerintah Pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melibatkan partisipasi warga sekitar pada proses pembangunannya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Menteri Basuki Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo,Plt. Dirjen Sumber Daya Air Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan eko Djoeli Heripoerwanto, staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Luthfiel Annam Achmad, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.