Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan membuka penyidikan baru terhadap Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyebut nama Lukman Hakim menerima Rp70 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

"Tentunya ada kemungkinan [penyidikan baru] kalau kemudian ternyata pasal 55 secara jelas terbukti dan nanti dihubungkan dengan alat bukti yang lain, yang kemudian sudah sangat jelas pertanggungjawaban pidana dari saksi, sekarang posisinya menjadi saksi, tentunya ada kemungkinan untuk bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (20/1) malam.

Namun, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut putusan majelis hakim tersebut, untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil.

"Terkait dengan pasal 55, turut sertanya, apakah kemudian sudah cukup menurut penuntut umum, artinya kan begini, di dalam surat tuntutan, penuntut umum sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, itu antara lain juga sebagai bahan majelis hakim dalam memutus terkait dengan pasal 55, apakah itu berbeda, makanya itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengaitkan dengan pak lukman tersebut,"ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyebut mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp70 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Hakim menyebut Lukman dan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengintervensi seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Hakim Ponto saat membacakan amar putusan terhadap Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur, Senin (20/1).

"Lukman Hakim Saifuddin menerima sebesar Rp70 juta yang diterima tanggal 1 Maret 2019 sejumlah Rp50 juta dan tanggal 9 Maret 2019 sejumlah Rp20 juta melalui Heri Purwanto selaku ajudan," ucap Hakim Ponto.