Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku, Erwin Situmorang mengatakan, realisasi pendapatan sampai akhir tahun 2019 di Provinsi Maluku mencapai Rp2,12 triliun atau sekitar 95,86 persen dari target sektor pendapatan sebesar Rp2,22 triliun.

"Karena itu kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Provinsi Maluku cukup menggembirakan," ujarnya pada acara Press Conference Keuangan Pemerintah tahun 2019, di Gedung Keuangan Negara Provinsi Maluku, Rabu.

Realisasi sektor pendapatan APBN di Maluku tahun 2019 lalu lebih besar dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 2,03 triliun, sedangkan di sisi pengeluaran dari pagu Rp 21.58 trilyun sampai akhir tahun ini telah terealisasi sebesar Rp 20,88 triliun atau 96,76%. 

Sedangkan, realisasi belanja APBN di Maluku akhir tahun 2019 juga lebih besar dibandingkan akhir tahun 2018 yang sebesar Rp 20,20 triliun.

Dalam acara yang melibatkan jajaran Kementerian Keuangan di Maluku dari  Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Erwin mengatakan realisasi pendapatan APBN 2019 Provinsi Maluku sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,8 trilyun atau 85% dari total pendapatan.

“Realisasi penerimaan perpajakan tersebut didominasi dari pajak penghasilan Non Migas sebesar Rp 883 miliar dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 873 miliar, sedangkan penerimaan dari ekspor dan cukai mencapai Rp 5,25 milyar dimana untuk ekspor di bidang perikanan tercapai 14,81 juta dolar Amerika Serikat seiring hadirnya lima eksportir baru di sektor perikanan,” katanya.

Sementara itu, realisasi PNBP Tahun anggaran 2019 terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp 206 miliar dan pendapatan BLU sebesar Rp 114 miliar.

Ia juga merincikan, pada tahun anggaran 2020, target Penerimaan Pajak naik sebesar 4,1% dan PN8P naik sebesar 63,37%.

Sedangkan untuk kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) konsolidasi di Maluku, sampai bulan Desember 2019 berdasarkan data historis dan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, pendapatan mencapai  Rp13,72 triliun dimana PAD turun  tiga persen atau Rp976,57 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 83 persen sebesar Rp21,65 miliar.

Sementara pendapatan transfer daerah meningkat empat persen sebesar Rp12,72 triliun. Realisasi belanja dan transfer sebesar Rp13,25 triliun dimana belanja daerah naik 0,12 persen sebesar Rp11,68 triliun dan transfer pemerintah daerah naik  Rp1,57 triliun.

"Baik realisasi pendapatan maupun realisasi belanja dan transfer pada periode  tahun 2019 ini terhitung lebih tinggi dibanding akhir tahun anggaran sebelumnya," ujarnya.