Perang terhadap mafia migas terus didengungkan. Pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk memberantas mafia sektor minyak dan gas yang menyebabkan harga tinggi.

"Presiden selalu menyampaikan bahwa urusan migas harus betul-betul bisa berjalan dengan baik. Beliau sudah sering muncul kata-kata yang begitu keras, saya pikir jangan sampai ke Presidenlah, kalau perlu "menggigit" ya saya duluan yang menggigit," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Selasa (14/1).

Untuk membahas itu, Moeldoko mengundang komisaris utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama membahas sejumlah isu di sektor migas. Katanya, merujuk arahan Presiden Joko Widodo dalam konteks perbaikan sektor migas, salah satunya yakni penurunan harga gas industri yang harus dilakukan.

Moeldoko menegaskan akan mengawal kebijakan Jokowi untuk menurunkan harga migas.

Dua hal yang dibahas Moeldoko bersama Ahok, sapaan Basuki Tjahaja, yakni soal arahan Presiden untuk menurunkan harga gas industri, serta pengelolaan strategi di PT Pertamina.

"Intinya bahwa semua kebijakan Presiden dalam konteks migas ini harus bisa berjalan sebaik-baiknya dan tidak ada sedikit pun yang bisa menghalangi," ujar Moeldoko.

Penyesuaian harga gas untuk industri diperlukan untuk mendorong daya saing Indonesia, baik dari produk yang dihasilkan, hingga menarik investor ke dalam negeri.

Bingung Mafia Migas

Sebelumnya, ekonom Senior Indef dan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri buka suara soal amarah Presiden Joko Widodo belakangan terkait kilang dan mafia migas.

Faisal yang mengungkap soal modus operandi mafia migas di tubuh Petral periode 2014-2015 lalu tidak menampik soal keberadaan para pemburu rente yang merugikan negara tersebut.

Tetapi, ia menekankan soal pembangunan kilang dan CAD tak serta merta bisa disalahkan ke mafia migas saja sebagai biang kerok.

Menurutnya, impor migas yang kerap disebut sebagai penyebab transaksi berjalan negara terus-terusan defisit tak bisa dihindari Indonesia sampai kapanpun selama konsumsi masih tinggi dan produksi terus merosot.

"Intinya gini, Pak Jokowi marah-marah ada mafia migas yang doyan impor migas. Terlepas ada atau tidaknya, impor akan naik terus. Kenapa? Jumlah mobil dan sepeda motor naik, produksi minyak turun. Kalau tidak impor dari mana? Gak ada urusannya dengan mafia," kata Faisal Basri di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Faisal seperti dilansir CNBC Indonesia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang meminta agar kilang segera dibangun. Menurut Faisal, pembangunan kilang harus terintegrasi dengan petrokimia agar menarik. Sebab, margin keuntungan kilang sangat tipis hanya 2-3% saja. "Kalau jual BBM saja untungnya sedikit, untung banyak kalau produksi petrokimia begitu," jelasnya.

Impor migas, kata dia, juga sebenarnya turun karena ada kebijakan seperti B20 dan B30. Tapi perlu diperhatikan bahwa yang turun itu hanyalah solar atau diesel, sementara pemakaian BBM lainnya seperti premium terutama masih ketergantungan dari impor.

CAD terjadi karena ada penurunan signifikan dari sumber pendapatan utama, salah satunya adalah ekspor komoditas. Salah satu andalan RI adalah ekspor sawit yang kini tengah bermasalah, dan dipakai di dalam negeri. "CPO yang biasanya ekspor sekarang dipakai di dalam negeri, ekspornya turun. Kalau digabung kan nol, ga ada efeknya."

Urusan seperti ini, jelasnya, harus ada konduktor yang tegas. Bukan cuma fokus soal menekan impor, tapi juga sumber ekspor Indonesia yang harus ditingkatkan agar tidak defisit.

"Presiden ngomong kita bingung, Menko kita bingung, menterinya juga bingung, tiba-tiba ada bibit lobster juga. Belum dua bulan aja sudah start dari nol lagi," sindir Faisal.