PROSES revisi ke-6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Minerba, dulu sudah dihentikan oleh Mensesneg atas dasar surat KPK kepada Presiden Jokowi. Surat KPK itu merekomendasikan agar Presiden menghentikan proses pengesahan revisi PP tersebut karena dianggap bertentangan dengan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Termasuk pencabutan IUPK PT Tanito Harum (PKP2B generasi pertama) oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan, juga adalah buah dari rekomendasi KPK.

Namun entah atas perintah siapa dan alasan apa, mendadak diusulkan kembali oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui surat Nomor 516/30/MEM.B/2019 tanggal 18 November 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara, perihal membahas kembali revisi ke-6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Bahkan beredar penjadwalan rapat dari Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretaris Negara dari hari Kamis menjadi hari Jumat (10/1/2020) di kantor Sekretariat Negara. Yakni dengan mengundang Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN serta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Padahal sudah jelas dan terang benderang pesan yang disampaikan oleh KPK kepada Presiden Jokowi sekitar bulan Mei 2019 agar jangan meneruskan proses revisi PP Minerba sebelum dilakukan revisi UU Minerba di DPR. Upaya RUU itu sudah hampir final, namun mendadak atas tekanan demo mahasiswa, Presiden Jokowi menunda disahkannya empat RUU, dan RUU Minerba salah satunya.

Mengingat rekomendasi dari  KPK kepada Presiden itu dikeluarkan berdasarkan kajian tim hukum KPK dan atas nama lembaga KPK, meskipun pimpinannya sudah berganti, rekomendasi itu tetap hidup dan mengikat sebelum dibatalkan secara resmi dan kolektif oleh semua pimpinan KPK sekarang.

Terlebih lagi, terdapat potensi kerugian negara sekitar USD 1 miliar pertahun dari produksi 8 tambang PKP2B (PT Adaro, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Kendilo Coal, PT Multi Harapan Utama dan PT Tanito Harum) yang total produksi per tahun semua itu sekitar 200 juta metrik ton. Dengan asumsi pesimis keuntungan bersih USD 5 per metrik ton, maka didapat angka di atas tersebut. 

Bagaimana kalau keuntungannya selama ini sekitar USD 8 sampai USD 10 per metrik ton? Tentu sangat dahsyat dan mudah memancing penguasa berkolaborasi dengan pengusaha ini. Sehingga dengan asumsi pesimis saja, kalau diperpanjang dalam bentuk IUPK selama 20 tahun, maka potensi kehilangan pemasukan bagi BUMN Tambang sekitar USD 20 miliar.

Oleh karena itu, upaya revisi PP Minerba yang dilakukan sekarang ini tentu awalnya atas inisiatif Menteri ESDM, sehingga langkah itu tentu seolah-olah terkesan seperti menantang KPK, maka KPK harus segera memanggil Menteri ESDM untuk mendapat konfirmasinya.

Begitu juga Presiden bisa menegur semua menteri yang terlibat dalam proses revisi PP Minerba ini untuk mengindahkan rekomendasi KPK, yaitu melakukan upaya percepatan RUU Minerba di DPR atau Presiden berani mengeluarkan Perppu Minerba.

Namun kalau revisi ke-6 PP Nomor 23 tahun 2010 tetap dipaksakan hanya untuk memperpanjang PKP2B menjadi IUPK kepada pengusaha ini, maka kedua unsur tindak pidana korupsinya terpenuhi sesuai UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena sudah ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara mudah dihitung dengan sangat mudah.

KPK dengan fungsi kewenangan melakukan pencegahan, harus bertindak agar publik tidak menduga ada menteri superior menyamai kekuasan Presiden yang bisa mendikte Menteri ESDM.

 

Oleh: Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI