Megaskandal korupsi perusahaan BUMN Jiwasraya dan Asabri semakin seru. Bahkan, penuntasan kedua kasus tersebut ditengarai tidak akan berhenti pada ‘orang-orang biasa’ saja, tetapi juga akan menyeret oknum-oknum yang selama ini tidak tersentuh (untouchable).

Namun untuk mengungkapnya, dibutuhkan kekuatan politik yang dahsyat pula semisal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR. Menurut Pengamat asuransi Irvan Rahardjo, dengan terungkapnya beberapa nama, yang ditengarai terlibat di Jiwasraya, seharusnya menjadi kewaspadaan bagi para pemangku kepentingan sehingga diharapkan persoalan yang sama tidak berulang di BUMN lain seperti Asabri.

“Pak Arya [Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN] menyebut dua nama. Saat Kejagung memeriksa [saksi-saksi] Jiwasraya, salah satu di antara dua nama ini sangat percaya diri mengatakan bahwa dia sudah melunasi utangnya ke Jiwasraya, dia berkilah tak ada kerugian negara. Hal yang sama kita harus waspada, agak tidak terulang [kasus yang sama] di Asabri," kata Irvan seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020).

Karenanya, Irvan mengapresiasi adanya Pansus (Panitia Khusus) yang digagas DPR untuk membongkar kasus Jiwasraya. "Kita sangat mendorong Pansus DPR bergulir di Senayan, Pansus bisa jadi pintu masuk, membawa figur-figur untouchable, yang dalam beberapa kasus tidak terjerat," katanya.

Irvan mengatakan pada dasarnya masalah Asabri sudah terungkap bersamaan dengan skandal Jiwasraya, tetapi gaungnya tertutupi ketika publik lebih menyoroti kasus Jiwasraya dengan gagal bayar polis JS Saving Plan mencapai Rp 12,4 triliun.

Soal modus Jiwasraya dan Asabri dalam hal investasi, Irvan menegaskan biasanya transaksi-transaksi 'super' tersebut tidak bisa ditemukan dalam buku Jiwasraya dan Asabri. "Umumnya dilakukan transaksi di luar, bahkan transaksi tidak tidak didokumentasikan dengan baik, kalau pun lisan pun tidak terekam, itu yang harus bisa dicermati oleh Kejagung, BPK."

Dia mengungkapkan persoalan keduanya baik Jiwasraya maupun Asabri sama, sama-sama terjebak pada saham tier 3, dan reksa dana berkinerja buruk. "Mereka bermain di saham-saham tier tiga, lapis tiga, tidak berkinerja baik dan reksa dana berkinerja sangat buruk. Pelaku pasar sahamnya sama, modusnya sama," tegas mantan Komisaris Independen AJB Bumiputera ini.

"Hanya bedanya, Asabri masih punya cash flow Rp 1 triliun tiap bulan, karena Asabri asuransi sosial bagi anggota TNI/Polri, Kemenhan, sementara berbeda Jiwasraya itu B2B, asuransi komersial. Asabri masih punya guanranted cash flow tiap bulan mereka terima dari APBN Rp 1 triliun," jelasnya.

Sebab itu, dia mengatakan penanganan masalah keduanya pun tak jauh berbeda lantaran problemnya sama yakni tata kelola (governance), manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance).

Sebelumnya, Arya Sinulingga mengatakan pemilik perusahaan PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro diminta membayar utang investasi di Asabri. Selain Benny Tjokro, Heru Hidayat sebagai pemilik PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) juga diminta membayar utangnya.

"Masalah investasi diharapkan ada utang-utang yang diakui juga diharapkan mereka lakukan pembayaran. Seperti Benny Tjokro dan Heru [Heru Hidayat]. Utang-utang investasi di Asabri," kata Arya, Senin (13/1/2020).

Lantas, siapa sajakah oknum yang tidak tersentuh itu?