Berawal dari penuturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menduga adanya kasus korupsi dalam tubuh Asabri membuat kasus ini mencuat. Tidak tanggung-tanggung dugaan korupsi di asuransi khusus TNI/Polri tersebut mencapai Rp10 triliun. 

Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh manajemen Asabri. Manajemen menegaskan kegiatan operasional terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.

"Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya," ujar manajemen dalam klaim pernyataannya, Senin (13/01/2020).

Sehubungan dengan kondisi pasar modal di Indonesia, manajemen mengakui terdapat penurunan investasi yang bersifat sementara. "Namun demikian, manajemen Asabri memiliki mitigasi untuk memulihkan penurunan tersebut," jelasnya.

Manajemen perusahaan juga mengklaim selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, menyebut kasus Yayasan Asuransi ABRI (Asabri) memiliki pola yang sama dengan kasus Jiwasraya.

"Terkait dengan yang Asabri itu dari pola laporan keuangannya kita (dengan Jiwasraya) hampir sama, ya. Karena yang lengkap 2016 saja, 2017 tidak," jelasnya pada pemaparan publik pada Senin (13/01/2020).

Sejak 2017 data yang dirilis oleh perusahaan asuransi jiwa sosial milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut tidak lengkap. "Artinya setelah itu (tahun 2016) kayaknya tertutup, tidak bisa dilihat," ujar Tarkosunaryo.