Wilayah Kalimantan Tengah di dominasi 80% penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan  produksinya sejak Tahun 2016-2019 mencapai 13,57 persen.  

Terkait berbagai capaian pembangunan sektor perkebunan di Kalimantan Tengah, yang menjadi komoditi utama berupa kelapa sawit dan karet. 

Selain dua komoditi utama tersebut, sektor Perkebunan di Kalimantan Tengah juga memiliki kelapa dalam, kopi, kakao dan lada yang cukup dominan.  

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebutkan  sektor perkebunan di Kalimantan Tengah terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Barat, Tengah dan Timur. Daerah yang termasuk wilayah Barat adalah Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan dan Kotawaringin Timur, dimana prioritas komoditinya Kelapa Sawit dan sebagian kopi, Senin.  

Bagian wilayah Tengah, yang menjadi prioritas komoditinya yaitu karet. Khusus Daerah rendah bagian Tengah terdapat juga kopi seperti kopi robusta. Untuk Daerah Timur, yang menjadi  prioritas kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran adalah coklat.  

Rawing Rambang mengatakan, Pemerintah melalui Dinas Perkebunan akan memfasilitasi pemasarannya ke pasar domestik dan pasar Nasional. Pasar domestik yang dimaksud yaitu pasar yang berada di wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan pasar Nasional seperti di Pulau Jawa.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng  dalam melaksanakan tugas di bidang perkebunan banyak mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

Penghargaan dari Pemerintah Pusat diantaranya Disbun Kalteng mendapat apresiasi dalam penyerapan anggaran dengan pernah menjadi terbaik 3 dan 5 Nasional dalam 2 Tahun berturut-turut, yang dimana hal ini merupakan suatu prestasi dari 34 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, tentunya hal itu tidak lepas dari dukungan Gubernur Kalimantan Tengah, Pungkas Kepala Disbun Prov. Kalteng.  

Di tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun 2017 telah dijadikan Pilot Project kebijakan satu peta di Bidang Perkebunan melalui rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).