Menteri Jokowi kali ini berbeda terlibat 'perang' pendapat soal pelarangan kantong plastik. Ada yang setuju tetapi ada juga yang menolaknya. Adalah Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang menilai ada persepsi salah terkait aturan pelarangan kantong plastik yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan.

Menurut Agus, kalau pengolahan plastik bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, dan kemudian plastik itu bisa dipakai bahan baku, dan itu bisa mendorong pertumbuhan industri itu sendiri. Sehingga menurut Agus, pelarangan plastik sebenarnya tak perlu dilakukan jika pemerintah daerah bisa mengeluarkan satu kebijakan pengelolaan sampah dengan baik dan benar termasuk sampah plastik.

"Karena sebetulnya sampah-sampah itu punya potensi luar biasa untuk menjadi bahan baku bagi industri itu sendiri,” ujar Agus di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Di lain pihak, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki punya pandangan berbeda. Teten mengatakan, upaya pelarangan kantong plastik tersebut justru akan menggairahkan kembali produk-produk UMKM.

"Ini mendorong kembali produk UMKM karena nanti kan kembali lagi kemasannya pakai daun pisang, lalu misalnya tas dari keranjang bambu, terus kerajinan itu justru mendorong produk-produk UMKM," kata Teten di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sehingga Teten berharap agar kebijakan Pemprov DKI ini dapat disambut baik oleh seluruh pelaku pasar. Mengingat, isu kantong plastik sendiri menjadi isu lingkungan paling besar di negara Indonesia.

"Dulu sebelum ada plastik alamiah pembungkus kita. Perikanan, daging pakai daun jati. Sekarang daun jati enggak diambil. Jadi peluang. Tas dari daun dari anyaman bambu rotan. Kalau ada demand, pasti produk itu naik lagi," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Anies  telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Pergub tersebut telah diundangkan pada 31 Desember 2019 dan ditandatangani sejak 27 Desember 2019. Adapun larangan tersebut akan efektif diberlakukan mulai Juli 2020.