Kewenangan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Panjaitan kini semakin luas dan kokoh. Hal ini ditandai setelah Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Dalam Perpres pengganti Perpres Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut, kewenangan Luhut diperkuat melalui penambahan pejabat deputi.

Selain itu, dalam Pasal 3, Menko Luhut diberikan tambahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi. Sementara dalam Pasal 31, lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini juga memuat agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Desember 2019.

Berikut perbedaan Perpres No 71/2019 dengan Perpres No 92/2019:

Perpres No 92/2019

Perpres No 71/2019

Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat Kementerian Koordinator

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Deputi Bidang Koordinasi Kedaultan Maritim

Deputi Bidang Koordinasi Intrastruktur dan Transportasi

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Staf Ahli Bidang Hukum Laut