SATU korporasi umumnya merupakan entitas kolektif, yang terdiri dari jaringan dan hierarki organisasi, sarana komunikasi dan transportasi, ruang kantor, dan aset lainya yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Ketika agen dari suatu korporasi menggunakan infrastruktur atau aset korporasi untuk melakukan kejahatan, tulis Etzioni dan Mitchell, korporasi telah melakukan kejahatan.

Korporasi bisa menjadi subjek hukum pidana dengan memerlakukan korporasi sebagai individu. Adanya klaim bahwa pemegang saham tidak dapat dimintakan pertanggunganjawab ketika agen korporasi bertindak ilegal, salah. Etzioni dan Mitchell mengingatkan, pemegang saham tetap merupakan penerima manfaat perilaku ilegal. Ditambah lagi bila dapat dibuktikan bahwa keuntungan haram disalurkan ke kas pemegang saham. 

Image result for corporate crime hd

Kejahatan korporasi (corporate crime) seringkali sulit untuk dideteksi dan dituntut. Sebab, kejahatannya bisa dilemparkan kepada satu atau lebih karyawan individu, atau karena perilaku jahatnya terkubur dalam jaringan transaksi yang kompleks, tersembunyi di balik korporasi. Atau, disembunyikan di akun luar negeri. 

Meski demikian masih bisa dilacak lewat praktek penipuan perusahaan, perusakan lingkungan, pelanggaran antimonopoli, atau beberapa bentuk lain dari perilaku antisosial perusahaan.

Kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi sudah menjadi perhatian publik sejak tahun 1960-an. Mulai dari pembakaran hutan, pembuangan bahan kimia ke saluran air, dan polusi udara yang membahayakan kesehatan manusia. Juga soal lingkungan kerja yang buruk karena mengekspos pekerja dan komunitas dengan zat beracun.

Salah satu contoh kejahatan korporasi di Tanah air adalah kasus korupsi yang menjerat PT Nusa Konstruksi Enjinering (NKE). Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memonis PT Nusa Konstruksi Enjinering (NKE), yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah. 

Perusahaan ini, seperti dikutip Tempo.co, Kamis (3/1/2019), dinyatakan bersalah karena korupsi pada proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Hakim menghukum perusahaan itu membayar denda Rp 700 juta.

Selain denda, hakim juga mewajibkan PT NKE membayar uang pengganti sebanyak Rp 85,4 miliar. Hakim mendasarkan jumlah uang pengganti dari keuntungan perusahaan sebesar Rp 240 miliar dari pengerjaan delapan proyek yang telah dikorupsi PT NKE.

Delapan proyek itu antara lain, proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010; Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya; proyek Gedung RS Pendidikan Universitas Mataram; proyek Gedung RSUD Sungai Dareh Sumatera Barat; Gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan; Paviliun di RS Adam Malik Medan; dan RS Tropis Universitas Airlangga dan proyek Wisma Atlet Jakabaring Palembang. NKE memeroleh delapan proyek ini dengan bantuan Nazaruddin.

Jumlah tersebut kemudian dikurangi uang senilai Rp 51 miliar yang telah disetor ke kas negara sebagai pelaksanaan vonis terhadap eks Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi. Lalu, dikurangi jumlah fee yang PT NKE telah bayarkan kepada Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu M. Nazaruddin, sebanyak Rp 67,5 miliar, dan sisa uang titipan yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak Rp 35,7 miliar. 

Kejahatan Negara

Adalah sangat mungkin negara terlibat kejahatan. Pertama, karena monopoli berbagai praktik kekerasan yang dinilai sah oleh undang undang dan tafsirnya. Kedua, karena negara menjadi sumber utama proses produksi peraturan dan perundang-undangan. Lewat proses ini, negara bisa memonopoli definisi dari terminologi tentang kejahatan dan penjahat. Ketiga, kendali negara terhadap lembaga dan personil sistem peradilan pidana. Hal ini memberi ruang pada negara menarget, menetralisir dan melumpuhkan mereka yang didefinisikan sebagai lawan atau musuh-musuh ekonomi, sosial atau politik. Keempat, posisi negara, seperti ditulis McLaughlin, berada dalam posisi strategis sehingga mudah menyembunyikan kejahatan yang dilakukannya.

Related image

Pemahaman kriminologi tentang kejahatan politik yang dilakukan negara (state crime), terbangun di atas tradisi panjang kritik ilmiah dan iconoclasm. Edwin H. Sutherland dengan rumusan konsep white-collar crime telah mendorong munculnya argumentasi bahwa penjelasan tentang kejahatan dan kegiatan penjahat bisa berada pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat organisasi.

Argumentasi ini, menolak gagasan bahwa hanya individu yang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, seraya mengajukan gagasan bahwa organisasi, seperti ditulis Kauzlarich, adalah aktor sosial yang pada dasarnya dapat dipelajari. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa banyak kejahatan yang dilakukan organisasi. 

Meski diakui bahwa keputusan dan kegiatan yang berujung kejahatan merupakan pilihan individu, namun harus dibingkai bahwa keputusan atau pilihan tersebut dibuat dalam konteks sebuah organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi.

Image result for white collar crime hd

Dalam konsep white-collar crime, dikenal dua tipologi : occupational crimes dan organizational crimesOrganizational crimes didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan untuk kepentingan organisasi dan keuntungannya sebagian besar diberikan untuk organisasi. 

State crime merupakan bagian dari tipologi organizational crimes. Kauzlarich dan Rothe mendefinisikan organizational crimes sebagai kejahatan, tindakan ilegal, atau tindakan yang menimbulkan perlukaan sosial baik dengan sengaja atau melalui pembiaran, yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari lembaga negara atau pemerintah.

State crimes dapat berupa tindakan yang bersifat fasilitatif (berpihak pada kepentingan kelompok elite tertentu) atau, tindakan yang bersifat langsung (genosida atau pelanggaran hak asasi). Para ahli yang memelajari state crime berpendapat, kejahatan ini umumnya muncul sebagai upaya memertahankan kekuasaan pemerintahan atau melindungi kepentingan ras, kelas, dan jenis kelamin tertentu yang mendukung pemerintah. 

Dalam masyarakat industri, banyak negara bersusah payah melindungi hak milik orang kaya, sementara bertentangan atau kepentingan masyarakat miskin. Pemerintah, tulis Siegel, bahkan melakukan invasi atau berperang dengan negara lain, hanya untuk mendukung kepentingan kelas kapitalis yang membutuhkan kekayaan dan sumber daya yang dimiliki oleh negara lain.

Related image

Sampai saat ini, state crime dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (McLaughlin, 2001):

  1. Terkait dengan kejahatan politik, seperti korupsi, intimidasi, memanipulasi proses atau hasil pemilu, serta censorship.
  2. Terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh militer dan polisi, seperti mengobarkan perang, genosida, pembersihan etnis, dan penyiksaan, penghilangan, terorisme, serta pembunuhan.
  3. Terkait dengan kejahatan menyangkut aktivitas atau kegiatan perekonomian, praktik monopoli, pelanggaran peraturan kesehatan dan keselamatan, serta kolaborasi ilegal dengan perusahaan atau korporasi multinasional.
  4. Terkait dengan kejahatan menyangkut kehidupan sosial dan budaya, rasisme institusional dan vandalisme budaya.

Studi-studi kriminologi yang menjelaskan tentang state crime pada dasarnya masih merupakan perkembangan yang relatif baru. Sebab, terdapat hubungan dekat antara kriminologi, baik secara intelektual dan politik, dengan negara dan agendanya. 

Chains, Feet, Sand, Bondage, Prison, Freedom

Berikut sejumlah kasus genosida yang tergolong state crime seperti dikutip Tempo.co, Selasa (28/8/2018).

Genosida Armenia. Sejak 1915, etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan, dideportasi, dan dieksekusi atas perintah pemerintah. Tindakan ini diperkirakan telah menewaskan lebih dari 1 juta etnis Armenia, Asyur, dan Yunani antara 1915 dan 1923.

Genosida Yahudi. Setelah berkuasa pada tahun 1933, Rejim Nazi, Jerman, membantai kaum Yahudi dengan tujuan pemurnian ras. Enam juta orang Yahudi dan lima juta Slavia, Roma, disablitas, Saksi Yehuwa, homoseksual, dan pembangkang politik dan agama, tewas

Sepanjang malam 9-10 November 1938, terjadi kerusuhan di seluruh Jerman, Austria, dan bagian dari Cekoslowakia (sekarang Ceko dan Slavia), yang dikuasai Jerman. Target kerusuhan adalah orang orang Yahudi, tempat-tempat bisnis dan ibadah mereka. Malam-malam ini dikenal sebagai Kristallnacht, atau “Malam Kaca Pecah”. Ratusan sinagoga dibakar. Lebih dari 7.000 bisnis milik Yahudi dijarah dan dihancurkan. Hampir 100 orang Yahudi dibunuh, sedang 20.000 pria Yahudi lainnya ditangkap dan diangkut ke kamp konsentrasi.

Genosida oleh Khmer Merah. Setelah Klompok Khmer Merah mengambil alih pemerintahan Kamboja tahun 1975, mereka mengampanyekan, “pendidikan ulang”. Targetnya, para pembangkang politik.

Mereka disiksa di penjara Tuol Sleng. Dalam empat tahun setelah mereka berkuasa, antara 1,7 dan 2 juta warga Kamboja tewas dalam “Killing Fields” atau ladang pembantaian Khmer Merah.

Genosida Rwanda. Pembantaian ini dipicu kematian Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana. Sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu yang moderat dibantai dalam program genosida yang diorganisir selama 100 hari. 

Kejahatan Negara dan Korporasi

Terminologi state-corporate crime (kejahatan negara dan korporasi) mengacu pada bahaya sosial karena interaksi organisasi politik dan ekonomi. Salah satu bahaya sosial tersebut adalah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan agen negara dan perusahaan bisnis. Menurut Michalowski dan Kramer, pandangan ini muncul karena sering kali elit politik tidak bertindak atas dorongan atau dukungan setidaknya beberapa elit ekonomi.

Para pembuat keputusan politik dan ekonomi menjadi entitas yang dekat karena mereka lahir, dan dibesarkan di lingkungan sosial dan budaya yang relatif sama.

Acap kali bahkan terjadi “circulation of elites” yang menegaskan, pembuat keputusan politik dan ekonomi memiliki dan mengejar visi bersama tentang tatanan sosial yang diinginkan.

Kejahatan Negara dan Organisasi Kejahatan

State-organized crime, sebagai suatu konsep, awalnya digagas William J. Chambliss. Ia menyadari, pelarangan terhadap aktivitas organized crime penting dilakukan. Sebab, state-organized crime mengancam keamanan dan legitimasi negara. 

Sepengamatan Kupatadze, negara sering melangkah keluar dari hukum yang mereka buat sendiri, dan menggunakan atau memanfaatkan organized crime untuk menyelesaikan dilema yang secara simultan muncul dan bertentangan dengan tujuan yang sah.

Chambliss mendefinisikan state-organized crime sebagai tindakan yang dilakukan pejabat negara dalam mengejar atau tercapainya tujuan pekerjaan mereka sebagai wakil negara. Ia mengidentifikasi beberapa bentuk state-organized crime, yaitu penyelundupan, pembunuhan, konspirasi kejahatan, memata-matai warga, mengalihkan dana secara ilegal, menjual senjata ke negara-negara yang ada dalam daftar hitam, dan mendukung terorisme.