KEJAHATAN Lingkungan atau Green Crimes adalah salah satu bentuk kejahatan nonkonvensional. Kejahatan ini mengakibatkan hancurnya ekosistem, terhambatnya fungsi ekosistem dan struktur habitat, perubahan iklim dan cuaca, serta perubahan cara hidup – dari aspek sosial dan budaya, dan kepunahan. 

Crook dan Pakulski, Tranter, serta Curson dan Clark mengelompokkan dampak kejahatan ini menjadi tiga kategori di bawah ini.

Brown issues dikaitkan dengan perlukaan akibat kehidupan kota dan polusi. Akibat kedua hal ini, hutan dan wilayah konservasi, rusak, bahkan hancur, sedang white issues merujuk pada kerusakan akibat kehidupan di lingkungan laboratorium, rekayasa genetik, dan dampak teknologi baru. 

Hall dalam tulisannya mengidentifikasi kejahatan lingkungan berdasarkan dampak kesehatan, ekonomi, sosial dan kultural, dan dampak keamanan yang ditimbulkannya. 

Related image

Di Indonesia, dari tahun 1991 sampai 2014 terjadi penebangan liar yang menghasilkan 219 juta meter kubik kayu. Itu artinya, terjadi perusakan hutan di atas tanah seluas 2,3 juta hektar, atau 32 kali luas Singapura. Kerugian negara mencapai US $ 6,5-9 miliar.

Sementara itu, penambangan emas ilegal kebanyakan masih menggunakan merkuri. Merkuri berbahaya bagi kesehatan manusia. Penggunaan zat kimia ini secara serampangan juga menimbulkan pencemaran sungai dan laut. 

Image result for gunung botak hd

Di Gunung Batok, Pulau Buru Maluku, limbah merkuri dan sianida dari penambangan liar emas menyebabkan sejumlah sungai dan Teluk Kayeli tercemar. Data 2014 seperti ditulis Kompas.id menyebutkan, limbah merkuri ditemukan pada udang, kepiting, kerang, dan ikan yang dikonsumsi warga setempat.

Tempo.co.id, menulis, kasus kasus perkebunan ilegal yang melibatkan usaha perkebunan kelapa sawit, menjadi penyebab 659 konflik agraria di tahun 2017. 

Image result for perkebunan sawit ilegal

Tentang perdagangan satwa liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, perputaran uang terhadap perdagangan illegal satwa liar di pasar gelap diperkirakan mencapai nilai AS $ 7,8 – 19 miliar setiap tahunnya. Kerugian negara seperti ditulis wwf.or.id (2018), mencapai lebih dari 9 triliun per tahun.

Related image

Sementara itu, penangkapan ikan dengan cara merusak alam mengakibatkan berkurangnya keragaman hayati, hewan dan tumbuhan. Di wilayah perairan Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, NTT, dan NTB seperti ditulis validnews.id (2018), menangkap ikan dengan mengebom atau menggunakan potasium masih sering dilakukan nelayan di sana. Sayangnya, dampak kejahatan lingkungan ini masih dianggap sebagai bencana alam sehingga tak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. 

Green (2005) berpendapat, adanya korban bencana alam disebabkan kelalaian negara. Negara dengan kekuasaannya sengaja menempatkan warga negaranya dalam situasi yang berbahaya. Negara gagal mengidentifikasi atau bahkan mengabaikan potensi resiko dan bahaya yang dihadapi warga negara. Negara mengesampingkan alokasi anggaran yang proporsional sebagai jaminan keselamatan hidup warga negaranya. Korupsi dan adanya praktik kejahatan terorganisir ditengarai sebagai bagian dari perlakuan yang salah oleh negara terhadap warganya.

Antara Sumber informasi, dan Informasi

Kendala utama dalam melakukan pemolisian terhadap kejahatan lingkungan seperti disampaikan Gottschalk adalah rendahnya kemampuan polisi dalam menemukenali peristiwa sebagai kejahatan lingkungan. Sebab, polisi kadang tidak mampu mempertimbangkan sumber informasi dan informasi yang ada, serta belum mampu mengembangkan jaringan dengan individu yang ada dalam key area.

Sampai sekarang, polisi masih bergantung dengan saksi ahli dalam menemukan unsure pidana lingkungan hidup. Kadang, polisi tidak dapat menyimpan informasi yang bersifat rahasia sampai kemudian dapat untuk dipublikasikan untuk pertama kalinya. Di sisi lain, masalah batas waktu penyidikan yang kadang tak terkelola, atau, “tak masuk akal”.

Oleh karena itu, kata Gottschalk, polisi sebaiknya:

  1. Mengembangkan value configuration, yang menekankan pada wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan, bukan hanya issue kejahatannya semata.
  2. Mengembangkan strategi manajemen informasi, yang didalamnya menjadikan police intelligence sebagai unsur yang penting, atau yang dikenal sebagai intelligence-led policing (lihat Ratcliffe, 2008).
  3. Mengembangkan knowledge management strategy.
  4. Mengembangkan dukungan sistem informasi, khususnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Mengingat kendala, keterbatasan, serta tuntutan masyarakat terhadap polisi, polisi harus melakukan reform terhadap dirinya. Salah satunya dengan mengembangkan model pemolisian yang tepat. 

Clamp dan Paterson berpendapat, model pemolisian yang tepat dikembangkan dengan mengacu aspek target, pendekatan, proses, peran polisi, dan keterlibatan publik.

Dengan mengacu pada konteks kendala, keterbatasan, serta tuntutan, maka model pemolisian yang dapat dikembangkan adalah restorative policing.

Related image

Dalam kerangka model restorative policing ini:

1.Segala upaya pemolisian harus ditujukan untuk:

  • Memunculkan general deterrence, dengan menerapkan multi door approach dengan menggunakan beberapa peraturan perundangan secara paralel, pendekatan corporate criminal liability, memisahkan pertanggungjawaban antara pribadi dan korporasi, serta penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  • Mengurangi dan memulihkan kerugian yang diderita masyarakat dan negara.
  • Pengakuan atau penghargaan dari masyarakat internasional.
  • Perbaikan sistem atau proses bisnis dalam berusaha sehingga dapat mencegah terjadinya perlukaan lanjutan di masa yang akan datang.

2. Dilakukan dengan membuka dialog dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ditujukan sebagai tanggapan terhadap terjadinya kejahatan dan mengembangkan rencana kegiatan yang akan datang.

3. Melaksanakan pertemuan dan selalu memperingatkan untuk tidak melakukan kejahatan seraya memberikan solusi dan penyesaian masalah.

4. Anggota polisi dituntut untuk dapat berperan dan memiliki kemampuan interpersonal, kemampuan komunikasi, serta kemampuan untuk melakukan fasilitasi.

5. Masyarakat dan komunitas diharapkan untuk aktif terlibat untuk memahami, menyelesaikan, dan mengatasi konsekuensi dari terjadinya kejahatan, serta terlibat dalam memutuskan sikap dan perilaku dalam menghadapi kejahatan.