SETIAP kejahatan memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Beberapa pakar yang memelajari kejahatan, membuat penggolongan atau tipologi kejahatan berdasarkan hal tersebut.

Siegel, misalnya, menggunakan ciri dan karakteristik untuk membedakan bentuk kejahatan. Indikator ciri dan karakteristik tersebut menyangkut perlukaan fisik terhadap orang lain, penyalahgunaan hak milik orang lain, pelanggaran peraturan perundangan, dan memanfaatkan teknologi untuk kejahatan. 

Dari indikator tersebut, Siegel membedakan kejahatan menjadi kekerasan interpersonal, kejahatan politik dan terorisme, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap atau oleh perusahaan: kejahatan kerah putih dan kejahatan terhadap lingkungan hidup, kejahatan terhadap ketertiban umum: kejahatan seksual dan penyalahgunaan obat – narkotika, serta kejahatan di era milenium baru: kejahatan siber dan kejahatan terorganisir antar negara. 

Pemahaman terhadap penggolongan kejahatan ini menjadi pijakan saat membuat kebijakan pengendalian sosial, serta penindakan kejahatan yang proporsional. Tapi faktanya, dalam keseharian masyarakat dan pemerintah cenderung bereaksi berlebihan, terutama pada kejahatan kekerasan interpersonal dan kejahatan terhadap harta benda yang lebih populer sebagai kejahatan konvensional.

Rasa takut akan kejahatan (fear of crime), investasi keamanan oleh masyarakat, kinerja polisi, termasuk tuntutan masyarakat akan kinerja polisi, cenderung muncul atau dilatarbelakangi karena terjadinya kejahatan-kejahatan konvensional. Hal ini diduga karena persepsi yang terbentuk dalam masyarakat dan pemerintah, kurang tepat dalam hal membedakan dan memaknai kejahatan konvensional dan kejahatan non-konvensional.

Tanggungjawab kolektif

Persepsi yang kurang tepat ini seperti disampaikan Siegel, hendak diubah lewat jumpa pers media dengan harapan, media memublikasikan masalah keamanan yang sedang dihadapi masyarakat, dan menyampaikan sejumlah solusi, termasuk tentang layanan publik yang tersedia. Lewat media, diharapkan terbentuk persepsi positif masyarakat terhadap polisi, kejahatan, dan fear of crime.

Meluruskan persepsi publik tentang kejahatan menjadi fondasi untuk memobilisir dan menguatkan tanggungjawab kolektif. Dengan demikian, seperti disampaikan Scott, masyarakat dapat mengenali masalah yang dihadapi. Kegiatan pemolisian masyarakat pun bisa lebih mudah terbangun. 

Lewat kegiatan pemolisian masyarakat inilah penyamaan persepsi tentang gangguan keamanan dan ketertiban antara polisi dan masyarakat, lebih cepat tercapai. Hasilnya,seperti ditulis Kappeler dan Gaines, meningkatkan kualitas hidup dan kondisi lingkungan. 

Daya Rusak Kejahatan Non Konvensional

Selain kejahatan konvensional, kejahatan non-konvensional juga sering dijadikan indikator menilai tingkat keamanan suatu wilayah atau kota. The Safe Cities Index 2015 yang diterbitkan The Economist Intelligence Unit, menempatkan Jakarta di peringkat terakhir paling tidak aman se Asia Pasifik. Indeks ini menggunakan indikator keamanan dijital, jaminan kesehatan (healty security), dan keselamatan infrastruktur.

Kejahatan non-konvensional lebih merugikan ketimbang kejahatan konvensional. Data Federal Bureau of Investigation (FBI) seperti disampaikan Benson menyebutkan, tahun 2006 kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional mencapai angka 17,6 miliar dollar AS, sementara kerugian akibat kejahatan non-konvensional mencapai angka 300 miliar dollar. 

Memang tidak mudah menguantifikasi kerugian finansial akibat kejahatan non-konvensional. Tetapi melihat beberapa kasus yang berhasil diungkap Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Metro Jaya sejak Mei 2016 bisa tergambar, kerugian finansial yang lebih besar akibat kejahatan non-konvensional, ketimbang kejahatan konvensional. 

Kerugian finansial yang muncul akibat tekstil impor dari Cina yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanan misalnya, mencapai angka hingga miliaran rupiah. Kasus lain, transaksi lewat kartu kredit palsu yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp. 1,085 miliar, serta dugaan korupsi senilai Rp 12 miliar oleh Sudin Pertamanan Jakarta Timur. Bayangkan pula kerugian petani akibat peredaran 46 ton pupuk yang tidak sesuai label, standar mutu, serta tidak memenuhi SNI. Pupuk ini berbahan dasar kapur gunung dicampur pewarna merah, dan hitam.

Sama halnya dengan kejahatan konvensional, kejahatan non-konvensional pun dapat menyebabkan terjadinya perlukaan fisik. Perlukaan fisik dalam kejahatan non-konvensional muncul antara lain karena pelanggaran terhadap aturan kesehatan dan keselamatan kerja, produksi dan distribusi barang-barang konsumsi yang tidak aman, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bedanya dengan kejahatan konvensional, perlukaan secara fisik yang diakibatkan oleh kejahatan non-konvensional sulit untuk dikenali dan bisa terjadi secara masif. 

Benson memerkirakan, ribuan pekerja meninggal dan ratusan ribu lainnya luka, cacat tubuh, atau mengidap penyakit akibat diabaikannya aturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Tak dapat diperkirakan jumlah konsumen yang mendapat perlukaan fisik bahkan kematian akibat barang konsumsi yang tidak aman. 

Sebagai ilustrasi, sejak Mei 2016 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah kasus peredaran obat palsu, vaksin palsu, obat yang tidak sesuai dengan standar, obat yang sudah kadaluarsa, kosmetik dan obat suplemen berbagai jenis dan merek yang diduga tanpa dilengkapi izin edar dari Badan POM RI. Pelakunya sudah beroperasi bertahun-tahun dan meraup untung ratusan juta rupiah setiap bulannya. 

Kejahatan non-konvensional lain yang juga diungkap Ditreskrimsus adalah penyebaran kebencian melalui media sosial yang berujung konflik horizontal dan kerusuhan. Salah satu contoh kasusnya adalah kerusuhan saat pertandingan Persija, dan konflik di Tanjung Balai. Uniknya, pelaku yang terlibat berada jauh dari tempat kejadian perkara. Selain itu, salah satu pelakunya adalah anak di bawah umur. 

Benson berpendapat, kejahatan non-konvensional merusak keyakinan terhadap keadilan dan legitimasi pemerintah, membuat ketidakpercayaan dan melemahkan moralitas serta kepercayaan publik terhadap praktik bisnis. Kejahatan ini merusak tataniaga, dan kompetisi sehat yang ujungnya merusak dunia usaha satu negara.

Menurut Benson, kejahatan non-konvensional bisa menjadi dasar pendefinisian ulang kejahatan yang lebih luas. Sebab, seringkali dampak kejahatan non-konvensional tidak terjadi pada kejahatan konvensional.