Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengungkapkan alasan Wiranto tidak diundang ke Munas ke-3 Hanura. Alasannya, karena mantan Menko Polhukam itu meminta Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) mundur.

"Karena kelakuannya tersebut gitu loh, jadi kita tidak undang," tuturnya di Hotel Sultan, Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Kelakukan yang dimaksud Inas adalah surat resmi yang dikeluarkan Wiranto untuk mendesak OSO mundur sebagai ketum.

"Karena Pak Wiranto membuat kesalahan kepada partai, ketika menjelang munas dia mengirimkan surat yang disebarluaskan oleh Pak Subagyo HS meminta Pak OSO mundur," jelasnya.

Inas menegaskan, hal tersebut tak elok dilakukan. Harusnya Wiranto berhadapan langsung dengan OSO jika merasa ada permasalahan yang harus diselesaikan.

"Kalau dia merasa ketua dewan pembina, bukan lewat surat. Berhadapan langsung dengan ketua umum terus dia bicara. Itu yang harus dia lakukan," tutur Inas.

Wiranto di tempat terpisah mengingatkan soal pakta integritas yang telah ditandatangani oleh OSO dan juga beberapa saksi lainnya.

"Beliau hanya mejabat sebagai ketum janjinya waktu itu hanya sampe 2019, Subgayo (Subagyo HS) ada (jadi saksi)," kata Wiranto saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/12).

Dewan Pembina Hanura diketahui telah mengirimkan surat kepada OSO untuk meminta sikap kenegarawanan dari OSO agar mundur dari jabatan Ketum karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat dari pakta integritas yang telah dibuat Desember 2016 lalu.

Ia mengingatkan bahwa pengunduran diri itu multak harus dilakukan sebagai bentuk sanksi apabila OSO tidak memenuhi poin-poin tersebut.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebagai ketum akan secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai ketum Hanura," tutur Wiranto.

Dalam pakta integritas tersebut, telah disepakati OSO dapat menjadi ketua umum menggantikan Wiranto hingga 2020. Bukan hanya itu, OSO juga diminta untuk menjamin kemenangan dari Partai Hanura dalam Pemilu 2019.

Selain itu, disebutkan juga bahwa OSO harus dapat menjamin penambahan kursi Partai Hanura di DPR-RI dari jumlah yang sebelumnya di dapat.