Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan siap berkolaborasi dengan melibatkan berbagai unsur dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (12/12)  di Ruang Pertemuan Blok G, Balaikota Jakarta.  

"Kita ingin agar menggunakan salah satu tempat yang paling kompleks masalahnya, dikerjakan secara kolaborasi, dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, NGO, dan dari unsur komunitas masyarakat setempat"

Rakerda yang mengusung tema ‘Keterpaduan Gerak dan Aksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan’ tersebut menghasilkan deklarasi pengarusutamaan SDGs (Tujuan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan/TGP) berbasis kawasan untuk pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Kelurahan Kalibaru akan dipilih sebagai pilot project atau proyek percontohan pengentasan kemiskinan yang bisa diadaptasi di wilayah lain. Proyek percontohan ini dilakukan dengan kolaborasi antara unsur pemerintah (Bappeda), unsur akademisi (Universitas Indonesia), unsur dunia usaha (PT Astra International Tbk), unsur NGO (Yayasan Hidung Merah), unsur filantropi (BAZNAS BAZIS DKI Jakarta), dan unsur masyarakat (PKK Kelurahan Kalibaru).

“Kita ingin agar menggunakan salah satu tempat yang paling kompleks masalahnya, dikerjakan secara kolaborasi, dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, NGO, dan dari unsur komunitas masyarakat setempat, bersama-sama menyiapkan programnya, merencanakan, dan eksekusi. Dari pengalaman itu, kita berharap nanti bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat yang lainnya, sekaligus juga kita punya program CAP (Community Action Plan). Jadi, kita ingin kampung-kampung yang sekarang masyarakatnya berstatus sosial-ekonomi rendah itu ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga nanti kampungnya pun menjadi kampung yang baik dan sehat,” jelas Anies, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Anies menekankan, kemiskinan bukan masalah baru di Indonesia, karena sudah ada sejak masa kemerdekaan. Namun, lanjut Anies, permasalahannya mulai bergeser, dari awalnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjadi mengentaskan kemiskinan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi sebagian masyarakat Indonesia sudah sejahtera dan sudah saatnya bersama-sama berkolaborasi mengentaskan masyarakat yang secara sosial-ekonomi belum sejahtera.

“Sekarang kita berhadapan masalah kemiskinan bersamaan dengan ketimpangan. Kalau hanya kemiskinan saja, maka tidak ada komplikasi psikologis, sosiologis, sebesar ketimpangan bersama dengan kemiskinan. Karena itu, membereskan kemiskinan di Jakarta menjadi sebuah tantangan unik. Di kota ini, ditambah dengan migrasi yang berjalan secara terus menerus atau kita biasa menyebutnya urbanisasi, sehingga kita memiliki satu persoalan yang kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan masalah kemiskinan-kemiskinan di daerah lain di Indonesia,” ujar Anies.

Anies juga menggambarkan kehidupan dari masyarakat miskin Jakarta yang ekstrem dengan kondisi kesehatan masyarakat, sirkulasi udara perumahan, intensitas cahaya perkampungan, hingga kondisi psikologis berada dalam kesendirian.

“Hari ini, kita mulai hari ini. Kami berharap sekali tempat ini harus menjadi contoh sukses terkait program pengentasan kemiskinan. Pendekatannya menarik, pendekatannya adalah melibatkan semuanya. Semangatnya, semangat kolaborasi untuk mewujudkan kegiatan kali ini. Saya berharap Rakerdanya jangan sampai sekadar hadir, tapi partisipasinya. Berikan ide gagasan yang konkret untuk dilaksanakan di Kalibaru,” tutur Anies.

Untuk diketahui, dalam rentang waktu lima tahun (2017-2022), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Tingkat Kemiskinan turun dari 3,78 persen pada 2017 menjadi 2,78 persen pada  2022 nanti, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Target penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar satu persen di tahun 2022 tersebut, diharapkan dapat menjadi batu lompatan bagi Jakarta untuk mendukung tercapainya target TPB/SDGs, yakni memastikan tidak ada lagi orang yang hidup di bawah $1,25 per hari (kesetaraan daya beli/purchasing power parity (PPP)) pada tahun 2030.

Sinergi lintas sektor diharapkan dapat membantu memastikan terwujudnya target global 2030 dimana tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan.