Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kerap disebut menteri segala urusan. Hal ini terkait keterlibatannya dia dalam berbagai persoalan di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Luhut pun akhirnya buka suara soal sebutan itu. Menurutnya, keterlibatannya di segala persoalan tidak dilakukannya secara asal. Ia meyakini keterlibatan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kata Luhut, kementeriannya membawahi enam kementerian dan lembaga (K/L), yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut dia, setiap kebijakan pada kementeriannya memiliki keterkaitan dengan K/L lain di luar 6 K/L tersebut.

"Jadi dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai tapi untuk tugas pokok kami," kata Luhut di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Alasannya, ketiganya masih berkaitan dengan proyek LRT, yaitu dari sisi lahan maupun pembiayaan.

"Jadi kalau orang bilang saya ngurusin semua, ya karena memang otak dia keliru. Kalau kamu menyelesaikan satu, kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," paparnya.

Karenanya, ia berharap pihak yang memberikan kritik bisa datang langsung menemuinya. Dengan demikian, ia bisa menyampaikan alasannya tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyinggung nama Luhut dalam rapat di Komisi VI bersama Menteri BUMN. Andre mendengar rumor yang beredar mengenai keterlibatan Luhut di kasus sengketa PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Meski demikian, Andre mengaku tidak mempercayainya.