Wacana penambahan masa jabatan menjadi tiga periode bukanlah usulan Partai NasDem.

Presiden Joko Widodo menyatakan rasa kesal mendengar ramainya perdebatan tentang usulan penambahan masa jabatan kepala negara di Indonesia. Khususnya, soal usulan jabatan presiden tiga periode.

Partai NasDem disebut sebagai salah satu pihak yang menggelindingkan wacana tersebut. Bagaimana respons NasDem?

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menegaskan usulan penambahan masa jabatan menjadi tiga periode bukanlah usulan partainya. “Usulan bukan datang dari Nasdem,” ujar Taufik Basari saat dihubungi, Selasa (3/12).

Taufik menjelaskan, ketua umumnya Surya Paloh juga tidak memaksakan kehendak jabatan presiden harus tiga periode. Dia menegaskan, Nasdem hanya mengikuti aspirasi dari rakyat.

“Kalau rakyat menghendaki, bagaimana Nasdem bisa menolak,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Nasdem mengikuti aspirasi masyarakat perihal amandemen UUD 1945. Entah hanya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau termasuk perubahan masa jabatan kepala negara.

''Apakah akan ada amandemen atau tidak itu bergantung dari bagaimana pandangan publik secara meluas,” ungkapnya.

Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi tidak setuju apabila amandemen UUD 1945 juga mengubah masa jabatan kepala negara, dan proses pemilihannya oleh MPR. Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, sebaiknya amandemen tidak dilakukan jika memasukkan hal-hal tersebut.

“Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen,” katanya.

‎Bahkan Jokowi ‘blak-blakan’ mengenai usulan jabatan kepala negara. Menurut Jokowi usulan tersebut seperti menampar dirinya. Dia juga menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara tiga periode.

‎”Jadi, ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Itu juga ingin menjerumuskan,” tegasnya.