Mendagri Tito Karnavian diminta tidak mempersulit izin FPI.

Perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) masih menjadi polemik. Fraksi Partai Gerindra mendesak Mendagri Tito Karnavian tidak mempersulit izin ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak mempersulit izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI).

"Tito jangan persulit organisasi umat," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad dalam keterangannya, Jumat (29/11).

Pemerintah, menurutnya, harus melihat semua kontribusi yang telah dilakukan FPI selama ini.

Kamrussamad membeberkan kontribusi FPI khususnya di bidang sosial sudah sangat banyak seperti membantu korban bencana tsunami di Aceh pada 2005, membantu korban bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah pada 2017, hingga membantu korban bencana gempa bumi di Banten pada 2018.

"Sepatutnya, pemerintah melihat semua aspek terhadap organisasi FPI," katanya.

Dalam pembinaan umat beragama, lanjutnya, FPI juga melakukan berbagai pelatihan di bidang ekonomi umat. Menurutnya, pelatihan itu membantu penciptaan lapangan kerja dan menyerap penggangguran di kalanga generasi muda.

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya mengklarifikasi secara langsung bila menemukan penjelasan yang kabur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.

"Jika ada pasal dalam AD/ART FPI yang kabur, makanya bisa diminta penjelasan langsung sehingga tidak menimbulkan masalah baru," tuturnya.

Tito sebelumnya menyampaikan bahwa visi dan misi FPI sebagaimana yang tertuang di dalam AD/ART organisasi kemasyarakatan tersebut masih menjadi masalah dalam proses perpanjangan izin SKT.

Tito mengatakan syarat perpanjangan izin FPI terkait visi misi ormas ini masih dikaji oleh Kementerian Agama (Kemenag), terlepas FPI sudah membuat surat mengenai kesetiaan terhadap negara dan Pancasila yang ditandatangani di atas materai.