Ahok adalah sarjana Teknik Geologi Universitas Trisakti

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok bakal didampingi Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Sebelum masuk Pertamina, Ahok ternyata sempat berkecimpung di dunia pertambangan. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat mendirikan sebuah perusahaan tambang sebelum akhirnya ditutup.

Dikutip dari buku Jejak Para Pemimpin (2014), selepas menjadi sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti, Ahok memutuskan mengikuti jejak ayahnya menjadi pengusaha.

Pada 1989, ia pulang kampung ke Belitung dan mendirikan CV Panda. Perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, sebagai kontraktor PT Timah.

Selama dua tahun menjadi kontraktor, Ahok bermimpi menjadi pengusaha di bidang pembangunan yang lebih besar lagi.

Namun, ia sadar bahwa untuk menjadi pengolah mineral, diperlukan modal yang besar serta manajemen yang profesional.

Untuk itu, ia kembali ke Jakarta dan mengambil S2 di bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya.

Setelah meraih gelar Magister Manajemen (MM), Ahok diterima bekerja di PT Simaxindo Primadya di Jakarta. Perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik.

Ahok berperan sebagai staf direksi bidang analisis biaya dan keuangan proyek. Namun, tak lama, Ahok ingin mengembangkan usahanya di Belitung sehingga berhenti bekerja dan pulang kampung pada 1992.

Pada 1992, Ahok mendirikan PT Nurinda Ekapersada. Perusahaan itu didirikan sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.

Pabrik yang dimaksud berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Manggar, Belitung Timur.
Ahok bermimpi pabrik itu menjadi percontohan agar usaha bisa menguntungkan bagi pemegang saham, karyawan, dan warga sekitarnya.

Dengan dibantu berbagai orang, pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung itu didirikan pada 1994.

Ahok memilih menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan Jerman untuk operasionalnya. Ia ingin perusahaannya bisa memulai tumbuhnya suatu kawasan industri terpadu dan pelabuhan samudra dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).

Sayang, langkahnya terhenti pada tahun 1995. Pabrik Ahok ditutup pemerintah. Ahok mengaku ada oknum Kementerian Kehutanan yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di lahan tambang miliknya.

Sontak, perusahaan tambang Ahok ditutup. Peristiwa inilah yang pada akhirnya membuat Ahok berniat menjadi pejabat. Sebab, lanjut dia, pengusaha tidak bisa melawan kebijakan pemerintah.  

Dunia politik

Ahok mulai menggeluti dunia politik usai bisnisnya kandas. Dia bahhkan pernah menduduki posisi penting di pemerintahan sebelum duduk sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta.

Posisi pertama, bupati Belitung Timur. Posisi itu diembannya pada periode 2005-2010. Pada 2006, ia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya tersebut untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Bangka Belitung pada 2007.

Sayangnya, Ahok kurang beruntung dalam pesta demokrasi tersebut. Dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh rivalnya Eko Maulana Ali.

Ahok kemudian sukses menjadi anggota DPR dengan meraih 119.232 suara. Di DPR inilah namanya dikenal.

Saat di DPR, Ahok menciptakan standar baru bagi anggota dewan berkaitan dengan transparansi, profesionalisme, dan semangat antikorupsi. Standar tersebut ia lakukan dengan merintis laporan aktivitas kerja DPR baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai kunjungan kerja.

Semua laporan kerjanya bisa diakses melalui website. Belum tuntas menjalankan tugasnya menjadi anggota DPR, Ahok kemudian memutuskan untuk banting setir.

Ia memperoleh penghargaan sebagai tokoh antikorupsi dari untuk penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan. Gerakan tersebut terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Penghargaan tersebut diberikan karena ia dinilai berhasil dalam menekan sifat korupsi pejabat daerah. Selain itu, ia juga mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award pada 2013 lalu.

Penghargaan ia terima berkat usahanya membuka laporan mata anggaran DKI untuk dikaji ulang. Namun, di tengah prestasi gemilang tersebut, Ahok juga pernah tersangkut masalah hukum berkaitan dengan kasus penodaan agama.

Pernyataan tersebut akhirnya membuat Ahok harus berurusan dengan masalah hukum. Akibat pernyataan tersebut sejumlah elemen masyarakat melaporkannya ke polisi dengan tuduhan telah menista agama.

Akibat laporan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman selama dua tahun penjara. Ahok bebas pada awal 2019.

Setelah bebas dari penjara, Ahok kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Dan kini dia terpilih sebagai komisaris utama Pertamina. Ahok pun sudah diminta untuk melepas posisinya di PDIP.