Kata Faisal, investasi merupakan ranah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Faisal Basri, kembali melontarkan kritik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, Luhut terlalu banyak bidang dan kini mendapat tugas baru di bidang investasi.

Luhut saat ini memang ditugaskan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada kabinet lalu, jabatan Luhut hanya Menko Kemaritiman saja.

Menurut Faisal pemerintah dalam hal ini salah diagnosis lantaran investasi tak hanya terkait bidang dengan kemaritiman. Dosen Universitas Indonesia itu juga menganggap urusan penanaman modal lebih cocok dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ini calo apa menteri, semua dia yang urus,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (20/11).

Kata Faisal, investasi merupakan ranah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Sebenarnya di nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian, kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Nggak juga kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," ujarnya.

Penambahan kerja bidang investasi di Kemenko Kemaritiman dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019. Perpres itu merupakan kelanjutan dari Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Meski nomenklatur dari Jokowi mempercayai kepada Menko Maritim dan Investasi, namun sebut Faisal, urusan investasi lebih diwenangkan kepada Kemenko Perekonomian dan BKPM.

"Kalau menurut saya, salahin diagnosis. Investasi itu kan dari luar, Indonesia itu tidak banyak investasinya dari luar. Investasi itu kan ada di BKPM. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi enggak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," ujarnya.

Faisal Basri pun heran dengan terbitnya Perpres tersebut. Apalagi dia pernah mendengar alasan Kemenko Kemaritiman mengurus investasi lantaran buruknya nilai investasi yang masuk ke Indonesia.

Padahal, menurutnya realisasi penanaman modal RI jadi salah satu yang tertinggi dibandingkan negara lain. "Hanya kalah dari Vietnam dan India masa kita menang terus," ujarnya.

Faisal juga menjelaskan peringkat Indonesia dalam capaian investasi terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu ranking nilai investasi RI berada di peringkat 16 dunia, naik dari tahun 2017 di posisi 18 dunia.

"Realisasi US$ 22 milar datang, tapi industri Vietnam menang akibat perang dagang. Industri yang keluar dari Tiongkok tidak ada yang masuk Indonesia," kata dia.