Fadjroel lalu berbicara soal visi-misi di BUMN. Menurutnya, tak ada visi misi BUMN dan pengurus BUMN harus taat pada visi-misi Jokowi

Pihak Istana tiba-tiba meralat pernyataan soal kewajiban Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari PDI Perjuangan jika menjabat bos Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Istana kini menyatakan bekas Gubernur DKI Jakarta itu tak pelru mundur dari partai untuk menjadi bos perusahaan pelat merah.

"Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah," kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangannya.

Baca Juga:  Jadi Bos BUMN, Ahok Harus Mundur dari PDIP

Penunjukan pengurus BUMN bakal ditentukan Tim Penilai Akhir (TPA). Sekali lagi Fadjroel menjelaskan soal larangan bagi pengurus partai untuk duduk di kursi BUMN.

"Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014," katanya.

Baca Juga:  Jika Jadi Komisaris Pertamina, Ahok Bakal Terima Gaji Rp3,2 Miliar per Bulan!

"Selain itu, juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yaitu bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II," imbuh dia.

Fadjroel lalu berbicara soal visi-misi di BUMN. Menurutnya, tak ada visi misi BUMN dan pengurus BUMN harus taat pada visi-misi Jokowi. "Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi menteri, demikian pula di BUMN," tegas Fadjroel.

Baca Juga:  Ahok Berstatus Anggota PDIP dan Mantan Napi, Bisakah Jadi Komisaris BUMN?

Sebelumnya, Fadjroel menyatakan, Ahok harus mundur dari PDI Perjuangan jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel, Rabu (13/11).