Dua kasus tersebut memang membutuhkan waktu dalam pengungkapannya. Hal itu lantaran kompleksitas perkara dan sulitnya memperoleh bukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespons soal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait laporan korupsi yang dilayangkan Presiden Joko Widodo yang tak pernah direspons.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengaku tidak tahu kasus yang dimaksud Mahfud MD. Menurutnya, saat ini ada dua kasus yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi, pertama soal Heli AW 101 dan kedua soal kasus Pertamina Energy Service Ltd (PES)/ Petral.

"Jadi dari apa yang disampaikan Menko Polhukam di salah satu acara terbuka untuk umum kemarin kita belum mengetahui kasus apa yang dimaksud, tapi memang ada dua kasus dan itu sudah kita tangani meski butuh waktu (mengungkapnya)," kata Laode di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurut Laode, dua kasus tersebut memang membutuhkan waktu dalam pengungkapannya. Hal itu lantaran kompleksitas perkara dan sulitnya memperoleh bukti.

Kasus pertama terkait pengadaan Helikopter Agusta Westland 101 (AW101). Syarif mengatakan penanganan kasus tersebut memerlukan kerja sama yang kuat antara KPK dan POM TNI.

KPK dalam kasus ini menangani satu orang tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Sedangkan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer.

POM TNI sendiri telah menetapkan lima tersangka terkait kasus itu.

Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya Letkol administrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.

Laode mengatakan saat ini KPK tengah menunggu hasil audit kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut yang sedang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. Pihak swasta-nya sudah atau tengah ditangani oleh KPK," kata Laode.

"Khusus untuk kasus ini kami mengharapkan dukungan penuh Presiden dan Menkopolhukam, karena kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK," sambung dia.

Sedangkan kasus kedua adalah penyidikan perkara suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services (PES) Pte. Ltd.

Dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd periode 2009-2013 berinisial BTO sebagai tersangka.

Laode mengatakan dalam pengungkapan perkara itu, KPK membutuhkan penelusuran bukti lintas negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang kuat.

Namun ternyata terdapat beberapa negara yang enggan membantu mengungkap kasus tersebut.

"Perlu disampaikan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia, Thailand, United Arab Emirate, Singapore, British Virgin Island, dan sayangnya hanya dua negara yang mau membantu, sedang dua negara lain tidak kooperatif," kata Laode.

Terlibatnya sejumlah perusahaan di beberapa negara "save heaven" seperti British Virgin Island, kata dia, menambah kesulitan dalam pengungkapan kasus.

Laode berharap semua pihak dapat mendukung penanganan perkara tersebut.

"Lebih dari itu, perlu dipahami penanganan perkara korupsi tentu harus didasarkan pada alat bukti. Dan kemampuan memperoleh alat bukti sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan Undang-Undang serta sikap kooperatif pihak-pihak yang dipanggil KPK," kata dia.