Rapat membahas Rencana Kerja Kementerian Pertahanan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia H. Prabowo Subianto menghadiri Rapat Kerja Perdana dengan Komisi I DPR RI, Senin (11/11) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Turut hadir mendampingi Menhan dalam kesempatan tersebut, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Sekjen Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji S.A.P., M.A., dan Irjen Kemhan Laksdya TNI (Purn) Didit Herdiawan serta para Pejabat Eselon I Kemhan.

Rapat perdana yang diawali dengan perkenalan para Anggota Komisi I DPR RI tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRI Meutya Hafid. Rapat membahas Rencana Kerja Kementerian Pertahanan.

“Pada rapat perdana ini kami ingin mendapatkan gambaran kebijakan umum pertahanan negara dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan terhadap tugas – tugasnya sesuai amanah Undang Undang untuk membawa pertahanan yang modern dan kuat”, tutur Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat membuka rapat.

Sementara itu mengawali sambutannya, Menhan menyampaikan bahwa kesempatan rapat perdana bersama Komisi I DPR merupakan sebuah kehormatan baginya untuk pertama kalinya dapat duduk berhadapan dengan anggota Komisi I DPR RI.

Lebih lanjut disampaikan Menhan bahwa pada saat ini dirinya secara intensif tengah mempelajari kondisi riil pertahanan keamanan negara dan mempelajari semua program-program yang sudah direncanakan, sedang berjalan dan program yang akan dilaksanakan.

“Saya baru hari ke 19 menjabat Menhan, bersama Wamenhan yang baru 17 hari menjabat. Tentunya banyak hal yang harus dipelajari dan melakukan inventarisasi masalah”, tutur Menhan.

Menhan menegaskan, pelaksanaan tugas – tugasnya kedepan didasari atas Visi dan Misi Presiden RI yakni terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Terkait arah kebijakan umum pertahanan negara, Menhan menjelaskan perumusan kebijakan pertahanan negara bertumpu pada tujuan negara sesuai amanat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam kebijakan pembangunan pertahanan negara, Menhan menghendaki terbangunnya suatu sistem pertahanan negara yg terintegrasi, yang juga didukung dengan industri pertahanan yang kuat yang dapat menghasilkan produk – produk Alutsista yang dibuat di dalam negeri.

Sedangkan untuk pembangunan postur pertahanan, Menhan menginginkan agar kekuatan TNI menjadi kekuatan regional yang disegani. 

“Kita ingin mewujudkan pertahanan negara yang kuat, proposional yang mampu menangkal dan mananggulangi berbagai bentuk ancaman”, tuturnya.