Terdapat 147 BUMD Air Minum yang pelanggannya kurang dari 10 ribu

Ketersediaan air minum merupakan hajat hidup orang banyak, dan perlu pembahasan bersama untuk menuju pengeloaan PDAM yang lebih baik. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada workshop pilot project peningkatan kinerja PDAM di hotel Horizon, Kamis.

Pada workshop ini juga ditetapkan Provinsi Gorontalo sebagai pilot project peningkatan kinerja PDAM.

“Tuntutan sekarang sudah luar biasa, kebutuhan akan air minum sebagai dasar hajat hidup orang banyak sudah  harus kita pikirkan bersama. Kita butuh komitmen bersama mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah”, kata Darda Daraba.

Darda Daraba menuturkan, peran pemerintah sangat diharapkan dalam mendorong PDAM sehat dan mampu memperluas cakupan pelayanannya. 

Iapun mengingatkan beberapa hal terkait kinerja PDAM yang sehat.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait PDAM, yaitu  keharusan tarif PDAM sudah Full Cost Recovery . Kedua, pemda wajib menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). RISPAM wajib disusun supaya pengambangan SPAM dalam kurun waktu 20 tahun dapat direncanakan secara terencana dan terintegrasi”, urai Sekda.

Darda berharap setelah workshop akan diperoleh skema meningkatkan  kinerja PDAM dan akan menjadi pilot project di Indonesia.

Sementara itu Direktur Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Komedi, menjelaskan berdasarkan data hasil evaluasi kinerja BUMD Air Minum pada tahun 2019 yang dinilai kinerjanya dari 374 BUMD air minum, sebanyak 64 % belum FCR (Full Cost Recovery).

Komedi menguraikan ada tiga hal yang menjadi penyebab BUMD air minum belum FCR yaitu banyaknya BUMD Air Minum yang tidak memenuhi kelayakan usaha, pengelolaan perusahaan yang belum efisien, dan pendapatan yang belum optimal karena implementasi struktur tariffyang belum sesuai dengan kaidah manajemen operasional.

“Terdapat 147 BUMD Air Minum  yang pelanggannya kurang dari 10 ribu,” ungkap Komedi.

Peserta workshop berasal dari unsur pemda, BUMD penyelenggara SPAM dan stake holder lain sejumlah 80 orang.