Tiga lokus kritis ancaman terhadap Pancasila dan kebinekaan, yakni sekolah, perguruan tinggi, serta institusi pemerintah dan aparat.

Kapolri Jenderal Idham Azis diminta untuk menangani ancaman terhadap Pancasila dan kebhinekaan di sekolah, kampus, dan kementerian. Perang terhadap radikalisme itu harus mengedepankan pendekatan demokratis, sipil, dan non kekerasan dalam menangani ancaman tersebut.

 

"Ancaman terhadap Pancasila dan kebinekaan itu nyata, namun kepolisian mesti mengambil peran presisi," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili diJakarta, Kamis (7/11).

Halili menuturkan berdasarkan hasil riset Setara institute mengidentifikasi tiga lokus kritis ancaman terhadap Pancasila dan kebinekaan, yakni sekolah, perguruan tinggi, serta institusi pemerintah dan aparat.

Pada dunia persekolahan, Halili menyebut survei pada tiga tahun lalu di 171 sekolah negeri menunjukkan 0,3 persen siswa terpapar ideologi teror, 2,4 persen  intoleran aktif, 35,7 persen intoleran pasif, dan sisanya 61,6 persen toleran.

Pada perguruan tinggi, Halili berkata hasil survei di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada 2019 menunjukkan 8,1 persen mahasiswa sangat 'formalis', ingin berjihad untuk menjadikan keyakinannya menjadi regulasi formal negara.

"Ketiga, studi kebijakan Setara pada 2018 menunjukkan bahwa regulasi teknis dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan ASN [Aparatur Sipil Negara] tidak memadai dalam memitigasi dan menangani aparat yang tidak setia pada Pancasila," ujarnya.

Pada sisi lain, Halili menyampaikan politisasi  SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang secara nyata merusak dan mengganggu harmoni sosial serta  integrasi nasional juga harus menjadi perhatian bagi Idham selaku Kapolri yang baru.

Terkait hal itu, Halili berharap kepolisian mempertahankan Satgas Nusantara Polri yang dibentuk sejak 2018 untuk mengamankan agenda politik. Sebab, dia berkata Satgas itu mampu meredam dampak destruktif yang potensial terjadi.

Berdasarkan riset Setara mengenai Pilkada 2018 di 16 lokasi, Halili menyebut tidak terlihat gangguan stabilitas keamanan yang serius pada tahap pra atau pasca Pilkada.

Lebih dari itu, Halili mengingatkan Idham bahwa proses Pilkada Serentak 2020 akan dilangsungkan pada tahun ini. Dia berkata Pilkada 2020 merupakan salah satu ujian besar bagi kepemimpinan Kapolri baru dalam menangani ancaman terhadap Pancasila.

"Terutama melalui politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan mereka," pungkas Halili.