Ma'ruf menjelaskan bahwa pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan dari Jokowi sebagai presiden

Nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK tengah digodok Presiden Joko Widodo. Di tengah penggodokan, nama mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan bekas Ketua KPK Antasari Azhar disebut-sebut masuk ke dalam daftar.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun buka suara soal nama Ahok dan Antasari bakal dipilih sebagai Dewas KPK. Namun, menurutnya, Presiden Jokowi masih menggodok nama-nama yang akan masuk ke dalam jajaran Dewan Pengawas KPK.

Ia tidak tahu menahu ketika ditanya soal Ahok. Namun, ketika disebutkan nama Antasari Azhar, ia pun sepakat nama itu muncul sebagai rumor.

"Ya bunyi-bunyinya (Antasari Azhar) ada begitu. Tapi kan nanti (diputuskan) presiden. Rumornya ada tapi kita belum tahu. Presiden sedang menyeleksi, mungkin nama-nama itu masuk tapi masih diseleksi," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"(Kalau Ahok) belum tahu saya, masih digodok tim presiden," sambungnya.

Baca Juga:  Antasari dan Ahok Itu Residivis Disebut Calon Dewas KPK, Jokowi Bilang begini

Ma'ruf menjelaskan bahwa pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan dari Jokowi sebagai presiden. Ia pun hanya menyebutkan kembali kalau Dewan Pengawas KPK masih dirumuskan.

"Saya kira presiden yang menentukan, kewenangan presiden. Sekarang sedang digodok," ujarnya. 

Mengenai pencalonan ini, Antasari Azhar sudah buka suara. Namun, Antasari menegaskan dirinya tak bisa menjadi Dewan Pengawas karena terbentur salah satu regulasi.

"Saya ada satu pasal yang tak bisa (jadi Dewan Pengawas). Karena pernah menjalani pidana penjara selama lima tahun," kata Antasari di Jakarta, Kamis (7/11).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan salah satu syarat Dewan Pengawas adalah tak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana minimal 5 tahun.

Pada 2010, Antasari dijatuhi vonis 18 tahun, karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, pada Februari 2009.

Antasari dinyatakan selesai menjalani masa hukumannya setelah menerima grasi dari Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu. Pengurangan masa hukuman Antasari melalui grasi tersebut adalah enam tahun dari total 18 tahun masa hukuman, yaitu menjadi 12 tahun.

Antasari mengatakan Dewan Pengawas yang akan dipilih nanti harus memiliki integritas dan menguasai teknis hukum. Ia tak mempermasalahkan sistem pemilihannya. Entah ditunjuk Presiden maupun dipilih oleh Panitia Seleksi karena dinilai sama saja.

"Yang penting orangnya. Mau sama pansel, kalau orangnya amburadul, ya amburadul saja. Tunjuk langsung ternyata bagus, apa salahnya," kata Antasari.

Ahok pun mengaku tidak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas lantaran saat ini sudah menjadi kader partai politik. "Aku kader partai. Pengawas bebas dari parpol. (Jadi) Pengawas mana bisa. Jadi Jaksa Agung baru bisa (dari parpol) hahaha," kata Ahok.

Baca Juga:  Ahok Disebut Cocok Jadi Dewan Pengawas KPK, tapi 2 Aturan Ini Bisa Jadi Penjegal

Ahok enggan bicara banyak soal dukungan dari publik untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Dia hanya mengatakan saat ini lebih ingin menekuni dunia bisnis. "Aku enggak ikutan lagi. Bangun bisnis saja, jagung sama ayam," lanjut dia.

Seperti diketahui Ahok pernah tersandung kasus penodaan agama. Pengadilan memvonis Ahok selama dua tahun penjara.

Jadi, meski vonis hanya 2 tahun, dia bisa saja tidak bisa jadi anggota Dewan Pengawas selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Pengadilan menyatakan Ahok terbukti melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. Isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".