Usulan itu dilontarkan saat Moeldoko masih menjabat Panglima TNI pada 2015.

Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan jabatan Wakil Panglima TNI. Padahal jabatan ini sudah dihapus 20 tahun lalu.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengakui, jabatan itu muncul lantaran usulannya. Menurutnya, usulan itu dilontarkan saat masih menjabat Panglima TNI pada 2015.

"Waktu itu saya sampaikan perlunya ada wakil panglima," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Moeldoko menyatakan, bahwa Jokowi telah mengakomodasi usulan yang pernah ia sampaikan beberapa tahun lalu. Bukan hanya wakil panglima, dirinya juga menyarankan pembentukan satuan Komando Operasi Khusus atau Koopsus TNI.

"Saya pikir begitu (usulan direalisasikan Jokowi). Ada beberapa usulan saya yang pertama waktu saya jadi panglima, pangkobgas, satuan tugas khusus operasi, sudah direalisasikan. Sekarang wakil panglima, sudah direalisasikan," katanya membeberkan.

Moeldoko menjelaskan pentingnya posisi wakil panglima dalam organisasi TNI. Dia mengatakan bahwa Panglima TNI kerap kali bertemu dengan tentara negara sahabat. Di situlah, sosok wakil panglima dibutuhkan agar tak terjadi kevakuman posisi pimpinan TNI.

"Mengingat karena posisi panglima adalah pengendali operasi. Panglima banyak melihat ke luar, banyak kunjungan, mengecek kesiapan pasukan," kata dia.

Setiap dinas ke luar negeri, kata dia, Panglima TNI selama ini harus membuat surat dan menunjuk satu kepala staf angkatan untuk menggantikannya. Apabila ada wakil panglima, maka hal itu tak perlu lagi dilakukan.

"Lebih mudah untuk efektif dalam melaksanakan organisasi. Itu pertimbangannya, sangat technical, sangat organisatoris, tidak ada pertimbangan politik, atau pertimbangan lain," tutur Moeldoko.

Aturan soal Wakil Panglima TNI tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberadaan Wakil Panglima TNI tertuang dalam Pasal 13 ayat (1). (Baca salinan Perpres Susunan Organisasi TNI di tautan ini)

"Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima," demikian bunyi perpres yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara.

Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.

Dalam Perpres itu disebutkan, wakil panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.

Tugas wakil panglima adalah: Membantu pelaksanaan tugas harian panglima, memberikan saran kepada panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI.

Selain itu, wakil panglima bertugas melaksanakan tugas panglima apabila panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima.

Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir muncul pada 20 tahun lalu. Jabatan ini dihapus Gus Dur melalui Keppres tertanggal 20 September 2000.

Wakil panglima terakhir dijabat oleh Fachrul Razi. Setelah Fachrul Razi purna tugas, Presiden saat itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menghapus jabatan wakil panglima TNI. Fachrul Razi kini menjabat sebagai menteri agama pada Kabinet Indonesia Maju.