Jokowi merespons dengan mengatakan bahwa nama-nama calon dewan pengawas KPK masih digodok.

Nama mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon dewan pengawas KPK. Bagaimana respons Presiden Jokowi?

Jokowi merespons dengan mengatakan bahwa nama-nama calon dewan pengawas KPK masih digodok. Ia hanya memberi sinyal bahwa sosok yang menjadi anggota dewan pengawas itu memiliki integritas.

"Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana (dewan pengawas KPK) memiliki integritas," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

Jokowi menyatakan tim internal masih menggodok nama-nama yang sudah masuk. Ia menjanjikan akan menyampaikan ke publik jika sudah memilih lima anggota Dewan Pengawas KPK.

"Nanti masih bulan Desember (pelantikannya), masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan," ujarnya.

Dewan Pengawas KPK merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewan Pengawas nantinya berisi lima anggota, dengan seseorang merangkap sebagai ketua.

Ketentuan tentang anggota dewan pengawas, terkait tugas, siapa yang bisa menjabat, hingga tata cara pemilihan tertuang dalam Pasal 37A sampai 37G. Dewan pengawas ini juga menggantikan keberadaan penasihat KPK.


Salah satu tugas dewan pengawas yang mendapat sorotan adalah soal pemberian izin melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Itu tertuang di Pasal 37 B ayat (1) huruf b.

Tugas lain dewan pengawas, antara lain mengawasi kerja KPK, menetapkan kode etik, evaluasi tugas pimpinan dan anggota KPK setahun sekali, hingga menyerahkan laporan evaluasi kepada presiden dan DPR.

Pelantikan anggota Dewan Pengawas akan bersamaan dengan pengambilan sumpah Komisioner KPK periode 2019-2024, pada pertengahan Desember 2019.

Untuk periode pertama ini, Presiden menunjuk langsung lima anggota Dewan Pengawas KPK. Periode berikutnya baru dipilih lewat pansel dan DPR.

Residivis 

Persyaratan menjadi anggota Dewas KPK diatur di dalam pasal 37D Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 mengenai komisi antirasuah. Ada 12 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota dewas, termasuk dua di antaranya tidak pernah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. 

Nah, Ahok dan Antasari terganjal dua persyaratan. Pertama, keduanya, saat ini merupakan kader PDI Perjuangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi diterima menjadi kader PDI Perjuangan pada 8 Februari lalu. Sedangkan, Antasari sudah lebih awal diterima jadi kader partai dengan lambang moncong putih itu yakni 2017 lalu. Keduanya, sama-sama terlihat mengenakan jaket parpol pada Agustus lalu ketika PDI Perjuangan mengadakan kongres di Nusa Dua, Bali. 

Tujuan dilarangnya anggota parpol menjadi dewas lantaran komisi antirasuah sering menangkap pelaku tindak korupsi dari sektor politik. Sehingga, dikhawatirkan komisi antirasuah akan tebang pilih dalam melakukan penindakan. 

Kedua, Ahok dan Antasari sama-sama residivis dan pernah dibui. Ahok dibui dua tahun di rutan Mako Brimob, Depok pada 2017 lalu karena melakukan penistaan agama. Namun, dalam persidangan, jaksa menuntut Ahok dengan pasal 156a KUHAP dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun. 

Sedangkan, Antasari pada 2010 lalu divonis 18 tahun penjara dan dianggap terbukti melakukan pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni divonis mati.