Selain pidana utama itu, Jaksa juga meminta hak politik Bowo Sidik dicabut selama lima tahun

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Bowo Sidik Pangarso tujuh tahun penjara. Mantan Anggota DPR Fraksi Golkar itu dinilai terbukti menerima suap Rp2,9 miliar dan gratifikasi Rp7,7 miliar.

"Menuntut, majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 300 juta dengan subsider 6 bulan kurungan penjara," kata jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jaksa menilai Bowo terbukti menerima suap Rp2,9 miliar. Suap itu terkait jabatan Bowo sebagai anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN serta seluruh BUMN.

Bowo diduga menerima suap dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti. Suap yang diberikan sebesar Rp311 juta dan US$163.733 atau setara Rp2.327.726.502 (kurs Rp14.216).

Suap diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).

Selain itu, Bowo juga menerima suap dari Dirut PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat. Bowo menerima suap Rp300 juta. Pemberian uang itu dilakukan sebanyak lima kali dari Lamidi ke Bowo.

Suap yang diterima Bowo agar eks politikus Golkar itu membantu perusahaan milik Lamidi mendapatkan proyek pekerjaan penyediaan BBM jenis Marine Fuel Oil (MFO) kapal-kapal PT Djakarta Llyod (Persero).

Selain itu, Bowo juga terlibat dalam penerimaan gratifikasi. Jaksa meyakini ia menerima senilai Sin$700 ribu atau senilai Rp7.193.550.000 (kurs Rp10.276) dan Rp600 juta.

Jaksa menyebut Bowo menerima gratifikasi itu terkait kewenangannya sebagai anggota Komisi VI dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Selain pidana utama itu, Jaksa juga meminta hak politik Bowo Sidik dicabut selama lima tahun. "Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata jaksa KPK.

Selain pencabutan hak politik, jaksa juga meminta hakim memutus Bowo membayar uang kerugian negara sebesar Rp 52 juta. Pengembalian uang itu sebanyak yang ia terima, dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke negara.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp 52.095.965 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata jaksa.

"Dan jika tidak menutupi akan diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun," sambung dia.

Nama Enggartiasto Lukita Hilang

Usai sidang, Bowo Sidik mengaku kecewa atas tuntutan jaksa KPK itu. "Apa yang saya sampaikan real adanya, tapi KPK dan JPU (jaksa penuntut umum) tidak bisa membuktikan yang saya sebutkan di tuntutan saya," kata Bowo.

Kekecewaan Bowo berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Sebab, Bowo merasa menerima uang-uang itu dari sejumlah orang termasuk mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan M Nasir yang sebelumnya tercatat sebagai anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, termasuk mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

"Enggar tidak didatangkan, padahal sudah saya sebutkan sumber dana atas perintah Enggar. Saya mengatakan ada Nasir anggota Demokrat juga tidak bisa didatangkan," ucap Bowo.

"Saya sebut semuanya. Sofyan Basir, Nasir. Semua saya sebutkan. Fakta itu. Tapi apa? JPU KPK tidak bisa menghadirkan beliau-beliau di persidangan saya. Saya tidak pernah berbohong di BAP (berita acara pemeriksaan). Saya bahkan pas di persidangan banyak sekali (memberikan keterangan), (tetapi) tidak digunakan JPU, tidak digunakan. Sangat kecewa buat saya," imbuhnya.