Ahok hanya mengatakan saat ini lebih ingin menekuni dunia bisnis

Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digaungkan masuk dalam Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Warganet menilai bekas Gubernur DKI Jakarta itu cocok masuk ke komisi antirasuah.

Ahok pun akhirnya buka suara soal pencalonan itu. Namun, dia mengaku tidak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas lantaran saat ini sudah menjadi kader partai politik.

"Aku kader partai. Pengawas bebas dari parpol. (Jadi) Pengawas mana bisa. Jadi Jaksa Agung baru bisa (dari parpol) hahaha," kata Ahok dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (6/11/2019).

Ahok enggan bicara banyak soal dukungan dari publik untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Dia hanya mengatakan saat ini lebih ingin menekuni dunia bisnis. "Aku enggak ikutan lagi. Bangun bisnis saja, jagung sama ayam," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo memang saat ini tengah menyusun anggota Dewan Pengawas KPK. Hal itu sesuai dengan amanat dari UU KPK versi revisi.

Namun, dalam revisi UU KPK itu, Ahok dapat terganjal untuk menjadi anggota Dewan Pengawas. Selain dia menjadi kader partai politik, Ahok juga pernah dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

Baca Juga:  Ahok Disebut Cocok Jadi Dewan Pengawas KPK, tapi 2 Aturan Ini Bisa Jadi Penjegal

Seperti diketahui Ahok pernah tersandung kasus penodaan agama. Pengadilan memvonis Ahok selama dua tahun penjara.

Jadi, meski vonis hanya 2 tahun, dia bisa saja tidak bisa jadi anggota Dewan Pengawas selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Pengadilan menyatakan Ahok terbukti melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. Isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Berdasarkan Pasal 37D UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan ada 12 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Syaratnya yakni:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehatjasmani dan rohani;
d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
e. berkelakuan baik;
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
h. berpendidikan paling rendah S1
i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
1. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Baca revisi UU KPK di tautan ini.