Masyarakat tak perlu resah, lantaran aturan ini baru akan berdampak pada orang yang membawa ponsel dari luar negeri.

Pemerintah akhirnya mengesahkan peraturan tentang pemblokiran ponsel ilegal alias black market melalui IMEI. Meski disahkan hari ini, aturan itu akan benar-benar berlaku pada enam bulan mendatang atau April 2020.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menjelaskan, aturan itu baru berlaku pada enam bulan mendatang karena pemerintah pun butuh waktu untuk mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tak perlu resah, lantaran aturan ini baru akan berdampak pada orang yang membawa ponsel dari luar negeri.

"Ada waktu 6 bulan, tidak immediate. Tidak ada perubahan di sisi pelanggan. Nanti setelah 6 bulan, baru ada. Itu pun kepada yang bawa ponsel dari luar saja," kata Rudiantara di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dengan diterapkannya aturan ini, Rudiantara mengungkapkan, negara bisa mendapatkan pemasukan senilai Rp2 triliun per tahun. "Untuk memastikan pendapatan negara tidak terganggu dari (sektor) ponsel," kata Rudiantara.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada awal bulan ini meyakinkan sistem registrasi tersebut aman karena memiliki mekanisme yang jelas dan terlindungi enkripsi.

Pencatatan IMEI akan disertai dengan sejumlah data pendukung agar menghasilkan data yang unik, misalnya Mobile Station International Subscriber Directory Number (MSISDN) alias nomor ponsel.

Data pendamping tersebut berasal dari operator seluler dan dilindungi dengan enkripsi sehingga hanya pemilik data yang dapat membuka data tersebut. Operator seluler secara berkala akan memperbarui data itu dan mengirimnya ke Sibina.