Regulasi yang mengatur mekanisme pemblokiran ponsel ilegal ini sebelumnya telah melalui konsultasi publik, lewat draft yang diterbitkan oleh Kemenkominfo pada awal Agustus lalu.

Pemerintah akhirnya mengesahkan peraturan menteri yang mengatur pemblokiran ponsel ilegal atau black market. Pemblokiran dilakukan berdasarkan identifikasi nomor IMEI.

Peraturan itu diteken tiga menteri yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

"Saya ucapkan terima kasih kepada tiga kementerian sehingga aturannya terintegrasi. Kami bertiga melihat untuk memastikan bahwa pendapatan pemerintah tidak terganggu dari ponsel," ujar Menkominfo Rudiantara saat memberi sambutan dalam acara penandatanganan.

Regulasi yang mengatur mekanisme pemblokiran ponsel ilegal ini sebelumnya telah melalui konsultasi publik, lewat draft yang diterbitkan oleh Kemenkominfo pada awal Agustus lalu.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) adalah nomor unik 15 digit yang dimiliki tiap perangkat bergerak untuk keperluan identifikasi saat tersambung ke jaringan seluler.

Pemblokiran ponsel BM dilakukan oleh operator seluler dengan cara mencocokkan IMEI perangkat yang terhubung ke jaringannya dengan database ponsel resmi yang disimpan oleh pemerintah.

Apabila nomor IMEI ponsel tidak ditemukan di database pemerintah karena masuk lewat jalur ilegal, maka perangkat yang bersangkutan akan diblokir dengan cara tidak diizinkan tersambung ke jaringan seluler.

Sementara itu, menurut Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, proses hingga sampai menandatangani peraturan menteri ini butuh waktu panjang.

Dia pun mengakui ada penundaan waktu penandatangan karena harus melakukan harmonisasi data terlebih dahulu dengan Global System for Mobile Communications Associations (GSMA). Sehingga muncul kesan penandatanganan aturan ini dilakukan di penghujung masa jabatan.

"Ini kan bukan hanya berlaku nasional saja tetapi internasional, maka data dikroscek lagi dengan data dari GSMA plus operator seluler," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita. Penerapan pemberantasan ponsel illegal lewat IMEI yang baru saja akan dilakukan negeri ini, harus diakui terlambat dibandingkan engan negara lain. Maka itu, sudah saatnya menerapkan kebijakan ini.

"Ada rumor yang sampai menyebut Roxy tutup semua. Saya bilang kalau dia melakukan dagang secara legal tidak akan tutup. Kalau ditutup ada sumber yang tertutup," ungkap dia.