Eksportir Indonesia perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan urusan dokumen perdagangan ketimbang negara lain.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut eksportir Indonesia masih tercatat kalah bersaing dengan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Sebabnya, eksportir Indonesia perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan urusan dokumen perdagangan ketimbang dua negeri jiran itu.

"Eksportir butuh waktu yang lebih lama, rata-rata 4,5 hari, untuk menyelesaikan pemeriksaan dokumen dalam mengekspor barang dan biaya lebih tinggi," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, (9/10).

Merujuk data Bappenas, Bambang mengatakan, lama waktu penyelesaian dokumen di Indonesia ini dua kali lipat lebih lama ketimbang Malaysia dan Thailand. Di Malaysia, masa pengurusan dokumen ekspor hanya membutuhkan waktu 1,6 hari.

Sedangkan di Singapura, eksportir cuma membutuhkan waktu setengah hari. Adapun di Thailand, pengurusan regulasi dokumen eksportir membutuhkan waktu rata-rata 2,3 hari.

Selain lama waktu mengurus dokumen, biaya logistik yang tinggi masih menjadi kendala bagi laju eksportir di Indonesia. Ia memaparkan, saat ini biaya logistik Indonesia masih menyentuh 24 persen dari produk domestik bruto.

Bambang mengatakan tingginya biaya logistik berdampak pada pada logistic performance index (LPI) atau indeks performa logistik. Berdasarkan pemeringkatan LPI skala global, Indonesia masih menempati posisi ke-46. Indonesia kalah lima tingkat dengan Malaysia yang menempati peringkat ke-41.

Indonesia juga kalah jauh dengan Singapura yang telah menempati posisi ketujuh dalam pemeringkatan indeks performa logistik skala global. Sedangkan Cina menempati posisi ke-26, Thailand ke-32, dan Vietnam ke-39.

Ia menargetkan biaya logistik Indonesia akan turun di bawah 20 persen pada 2024 dan di bawah 10 persen pada 2045. Langkah itu, ujar dia, dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, pemerintah mesti terus membangun infrastruktur untuk mempercepat konektivitas barang dan jasa. Kedua, pemerintah hatus memperbaiki jaringan distribusi. 

"Sebab, tentu bukan hal yang menarik bagi bisnis bila melihat kombinasi antara waktu yang lebih lama dan harga yang lebih lama," pungkasnya.