Rencana untuk renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sebenarnya sudah dimulai sejak 2015. Atau saat masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merenovasi rumah dinas Gubernur menimbulkan polemik. Betapa tidak, anggaran untuk memperbaki rumah yang seharusnya ditempati Gubernur Anies Baswedan itu disebut-sebut mencapai Rp2,4 miliar.

Rumah dinas itu berada di salah satu sudut Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah megah itu berdiri dengan dua lantai.

Rumah yang dibangun sejak 1939 itu adalah rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Gubernur yang pernah tinggal di sana semasa menjabat adalah Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), hingga Joko Widodo (2012-2014) yang kini jadi presiden.

Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI periode 2014-Mei 2017, lebih memilih tinggal di rumah pribadinya di Pluit, Jakarta Utara. Begitu pun dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI sekarang, yang lebih memilih tinggal di rumah pribadi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Rencana untuk renovasi rumah itu sebenarnya sudah dimulai sejak 2015. Atau saat masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

”Rencana detail selesai pada 2016 dan masuk ke pembahasan RAPBD 2017. Pada 2 Oktober 2016 rencana renovasi bangunan tua ini disahkan dalam APBD 2017 dengan nilai Rp2,9 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan dalam keterangan tertulisnya.

Akan tetapi, kata Mahendra, rencana itu tak dilakukan pada 2017. Kemudian, rencana itu direvisi dalam pembahasan RAPBD 2018, tetapi tak jadi lagi dilaksanakan karena arahan Gubernur Anies Baswedan agar tak memprioritaskan renovasi bangunan rumah.

“Sejak itu, di perencanaan tahun 2018 dan 2019, renovasi tidak dimasukkan dalam rencana. Dalam pembahasan rencana tahun 2020 dimasukkan karena perbaikan atas kerusakan pada bangunan tua ini mulai makin mendesak,” tutur Mahendra.

Perencanaan untuk tahun 2020 ini, menurut Mahendra, dilakukan dengan penyisiran ulang atas kebutuhan renovasi. Semula, kata dia, di dalam APBD 2017 dianggarkan Rp2,9 miliar.

“Setelah di-review lagi dengan hanya melakukan perbaikan yang memang perlu, maka bisa dihemat menjadi Rp2,4 miliar. Ini artinya, kita berhemat sekitar 20% dari anggaran sebelumnya,” ucap Mahendra.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan anggaran renovasi ini adalah “satu dari sekian banyak anggaran yang dianggap aneh oleh publik; yang tidak bisa diterima akal sehat.”

“Anggaran itu harus dikaji lagi urgensinya seperti apa, apakah memang dibutuhkan di tengah adanya daerah kampung warga di Grogol yang kurang sanitasi?” tanyanya, retoris.

Disebut anggaran itu terlalu besar, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, anggaran untuk renovasi yang mencapai Rp2,4 miliar karena komponen atap yang cukup mahal. "Atap itu macam-macam, mulai dari rangka, balok, reng, kemudian dilapisi alumunium foil," ujar Heru.

Rencananya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta akan menggunakan material mendekati kayu jati asli untuk merenovasi atap rumah yang mulai keropos.

Selain atap, ada beberapa hal lain yang perlu diperbaiki. Namun, ia enggan merinci lebih detail apa saja yang akan dibenahi. "Kalau yang lain sih rata-rata hanya kecil, item-nya banyak," ucapnya.

Adapun sisa dananya akan digunakan untuk membayar tukang yang mengerjakan proyek renovasi bangunan cagar budaya itu. Heru menyebut, renovasi rumah dinas Gubernur DKI, cukup mendesak. Sebab, kerusakan sudah terjadi sejak lama. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan semakin rusak dan rapuh.

"Terakhir direnovasi zamannya Pak Sutiyoso (Gubernur DKI 1997-2007). Tapi ya belum pernah direnovasi besar, hanya model tambal-tambal," ujarnya.


Renov Rumah Dinas Wagub dan Ketua DPRD

Selain merenovasi rumah dinas Gubernur, Pemprov DKI juga akan memugar rumah dinas Wakil Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Hal itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dengan rincian Rp 1,1 miliar untuk rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Besakih, Jakarta Selatan dan Rp 3,6 miliar untuk rumah dinas Ketua DPRD di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun usulan 2020 belum diketahui.

Berdasarkan rincian APBDP 2019, nilai terbesar rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta adalah pada pembangunan rumah bertingkat dengan luas 715,5 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar.

Heru Hermawanto mengatakan, penganggaran renovasi rumah dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI sudah mulai diajukan sejak anggaran 2019, bukan hanya diajukan untuk tahun depan. "Rumah dinas wagub dan ketua DPRD juga kan mengalami atap rusak, atapnya juga parah," ujarnya.

Karena statusnya rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD tersebut adalah cagar budaya, Dinas Citata mengaku tidak akan merehabilitasi dengan mengubah fisik bangunan.

"Cagar budaya itu memperlakukannya harus hati-hati, tidak boleh mengubah fisik bangunan. Semuanya harus sama seperti bentuk aslinya. Materialnya harus identik. Kalau sama mungkin susah karena kemungkinan sudah tidak diproduksi," terang Heru.