Ditjen Pajak memberikan tenggat hingga 15 Agustus 2014 agar Subaru melunasi kekurangan bea masuk dan pajaknya. Setelah jatuh tempo, ternyata kekurangan itu tidak dibayar

PT TC Subaru mengalami kesulitan membayar utang pajak ke negara sebesar total Rp1,8 triliun lebih. Padahal aset dan ratusan mobilnya sudah disita oleh negara untuk dilelang.

Utang pajak itu berasal dari kekurangan bea masuk dan pajaknya sebesar sekitar Rp1,5 triliun. Tak hanya itu, Subaru juga memiliki tunggakan pajak sebesar Rp318 miliar.

Awal kasus Subaru ini terjadi saat Ditjen Pajak mengeluarkan audit kurang bea masuk dan pajak pada 17 Juli 2014 silam. Denda Rp 1,5 triliun ini antara lain Bea masuk sebesar Rp 115,9 miliar, PPN sebesar Rp 40,5 miliar, PPNbM sebesar Rp 163 miliar, PpH pasal 22 sebesar Rp 10 miliar dan denda sebesar Rp 1,1 triliun.

Ditjen Pajak memberikan tenggat hingga 15 Agustus 2014 agar Subaru melunasi kekurangan bea masuk dan pajaknya.

Setelah jatuh tempo, ternyata kekurangan itu tidak dibayar. Ditjen Pajak pun melakukan penyitaan total 243 unit mobil Subaru di seluruh Indonesia. Di antaranya 172 unit di gudang Marunda dan 13 unit di Tanjung Priok.

PT Subaru keberatan dengan putusan Direktorat Jenderal Bea Cukai itu. Mereka pun menggugatnya ke pengadilan.

Namun, upaya Subaru kandas setelah Mahkamah Agung menguatkan denda pajak Rp1,5 triliun ke Subaru dalam putusan Peninjauan Kembali pada 22 Februari 2016.

"Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II PT. TC SUBARU tersebut," demikian putus majelis yang diketuai Supandi dengan anggota Harry Djatmiko dan Yosran.

Majelis menilai dalil-dalil yang diajukan dalam memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum majelis Pengadilan Pajak.

"Pemohon banding tidak memenuhi syarat formil banding sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat 4 UU Pengadilan Pajak," ujar majelis.

Setelah itu, importir Subaru ke Indonesia, Motor Image Interprises dan TC Subaru SDN BHD juga menggugat penyitaan ratusan unit mobil yang dilakukan Ditjen Pajak.

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyatakan penyitaan itu tidak sah. Tapi Ditjen Pajak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan dikabulkan.

"Menyatakan gugatan perlawanan Para Terbanding/semula Pelawan I dan II tidak dapat diterima," putus majelis pada 17 Februari 2019.

Duduk sebagai ketua majelis, Ester Siregar, dengan anggota M Yusud dan Hidayat. Vonis itu diketok dengan suara bulat.

"Dari pertimbangan di atas terbukti barang yang disita adalah milik Turut Terbanding /semula Terlawan II sebagai wajib pajak dan bukan milik dari Para Terbanding /semula Pelawan I dan II maka secara hukum Para Terbanding /semula Pelawan I dan II tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perlawanan perkara a quo," putus majelis.

Persoalan ini pun masuk ke Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, dan ditangani Kelompok Kerja (Pokja) IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang diketuai Yasona H Laoly (Menteri Hukum dan HAM).

Pembahasan persoalan ini di Pokja IV sudah beberapa kali dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Irjen (Pol) Carlo Brix Tewu (Deputi V Kementerian Koordintor Politik, Hukum dan Keamanan) selaku Sekretaris Pokja IV.  

Dalam pembahasan dengan Pokja IV, PT TC Subaru membuat perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang timbul dari pembelian mobil Subaru dengan Motor Image Enterprise Singapura dan TC Subaru Sdn Bhd Malaysia. Mereka pun mencabut gugatan penyitaan itu terhadap Menteri Keuangan c.q. Dirjen bea Cukai.

PT TC telah mengakui permasalahan ini terjadi karena kekurangpahaman perusahaan terhadap regulasi tentang kepabeanan. Mereka pun akhirnya bersedia menyerahkan seuruh aset yang dimiliki kepada negara guna penyelesaian seluruh permasalahan.

Pokja IV pada 8 Juli 2019 merekomendasikan Menteri Keuangan agar dapat menfasilitasi penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh PT TC SUBARU secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski kasus penyelesaian ini sudah berjalan beberapa bulan, namun Subaru masih belum dapat melunasi utangnya. Padahal asetnya sudah dilelang.

Pihak Subaru yang diwakilkan kuasa hukumnya, mengaku seluruh asetnya sudah diserahkan ke negara. Pihaknya pun masih menunggu berapa nilai yang dihasilkan dari lelang tersebut. "Semua aset sudah dilaporkan. Kami tinggal menunggu saja," kata kuasa hukum Subaru dalam rapat Pokja IV di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Rabu (25/9/2019).

Kementerian Keuangan mengakui, masih kesulitan menghitung aset yang dimiliki Subaru. Apakah mencukupi untuk membayar utang tersebut atau tidak. Sebab, pihaknya pun kesulitan melelang aset Subaru, terutama aset berupa mobil. "Karena sudah tidak ada aftersalesnya, jadi mobil-mobil itu sulit dilelang," tutur Biro Advokasi Kementerian Keuangan.

Sekretaris Pokja IV, Irjen Carlo Brix tewu menyatakan, pihaknya belum dapat memutuskan langkah selanjutnya. Sebab, masih menunggu upaya lelang yang dilakukan Kementerian Keuangan. "Lelang saat ini masih berjalan. Likuidator pun belum bisa menentukan hasil lelang. Jadi kita menunggu proses itu," kata Carlo Tewu.